Berbagai organisasi masyarakat sipil merasa ada kebijakan yang sedang dirancang atau sudah diterbitkan pemerintah dan DPR bertentangan dengan penegakan HAM. Khususnya kebebasan berpendapat, berekspresi dan berorganisasi. Walau berbagai hak itu dijamin oleh konstitusi, namun praktiknya bermacam hak itu kerap dilanggar.
Untuk itu, kumpulan organisasi masyarakat sipil dari LSM seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta dan TURC. Serta Serikat Petani Indonesia (SPI), Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan puluhan organisasi lain, berkoalisi dengan membentuk Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAS).
Dalam acara pendeklarasian koalisi, anggota Presidium MPBI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan ide dasar membentuk koalisi karena gerakan masyarakat sipil belakangan ini semakin meningkat. Hal itu semakin diperkuat dengan peristiwa kriminalisasi terhadap sejumlah pengurus organisasi, terutama serikat pekerja. Ironisnya, kriminalisasi tersebut dirasa didukung oleh sejumlah kebijakan yang ada atau sedang dirancang pihak berwenang, seperti pemerintah dan DPR.
Untuk mencegah tindakan represif terhadap masyarakat sipil, Andi melanjutkan, maka dibentuklah sebuah koalisi. “Beberapa kebijakan semakin membuka peluang tindakan represif serta pembatasan gerakan (masyarakat sipil,-red),” kata dia dalam deklarasi pembentukan KAPAS di Jakarta, Selasa (12/2).
Mengingat kriminalisasi itu tak hanya menimpa pengurus serikat pekerja, tapi juga organisasi masyarakat sipil pada umumnya, Andi menandaskan, diperlukan persatuan. Apalagi, belakangan ini dia mencatat kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja semakin meningkat. “Buruh tidak bisa bergerak sendiri,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota presedium MPBI lainnya, Said Ikbal, menyatakan khawatir jika mogok kerja nasional yang dilakukan serikat pekerja dianggap sebagai ancaman. Jika itu terjadi maka nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, telah dilanggar. Padahal, gerakan masyarakat sipil, khususnya serikat pekerja hanya memperjuangkan hak yang selama ini tak terpenuhi, salah satunya kesejahteraan.
“Orientasi koalisi ini yaitu negara sejahtera. Bebas dari kemiskinan dengan menghapuskan politik dan kebijakan upah murah yang membuat rakyat menderita,” kata Ikbal.