Melihat Kembali Sederet Pasal Kontroversial KUHP Baru
Terbaru

Melihat Kembali Sederet Pasal Kontroversial KUHP Baru

Sejumlah pasal-pasal kontroversial di KUHP baru mengemuka karena adanya multitafsir sehingga dinilai bisa menjadi pasal karet.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit

Pasal ini tidak berlaku bagi petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan infeksi menular, atau kepentingan pendidikan/penyuluhan, serta juga relawan yang dianggap kompeten.

Pasal ini dinilai seperti pisau bermata dua, karena disinyalir akan berpotensi menurunkan capaian kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia yang saat ini masih rendah.

4.      Pasal Tindak Pidana Agama

Beberapa pasal mengenai tindak pidana agama khususnya pelaku penodaan atau penistaan agama. Sejumlah organisasi masyarakat menilai delik agama dalam KUHP masih terlalu luas dan multitafsir, sehingga menimbulkan kemungkinan kriminalisasi berlebihan.

5.      Pasal Tentang Komunisme, Leninisme, dan Marxisme

Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 188 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme di muka umum akan dipidana penjara selama 4 tahun.

Larangan ini dinilai tidak jelas karena tidak memiliki indikator yang jelas. Ketiga paham tersebut sudah biasa diajarkan di universitas dan perguruan tinggi. Masuknya pelarangan paham ini di dalam KUHP dinilai menunjukkan sempitnya pemahaman kebangsaan.

6.      Pasal Tentang Koruptor

KUHP baru yang mengatur mengenai hukuman pidana koruptor mengalami penurunan. Di dalam KUHP baru Pasal 603, koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp10 juta. Sedangkan pada UU Tipikor Pasal 2 dijelaskan koruptor dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp200 juta.

7.      Pasal Tentang Hukuman Mati

Legalisasi pidana mati merupakan bentuk perampasan hak hidup manusia yang merupakan karunia yang tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun bahkan oleh negara. Banyaknya kasus salah eksekusi juga menjadikan hukuman pidana mati harus dikaji ulang.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info