Acuan kinerja kedua adalah reformasi kebijakan persaingan. Selama 20 tahun KPPU telah mengeluarkan 232 (dua ratus tiga puluh dua) surat saran dan pertimbangan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagian besar merupakan saran pertimbangan atas industri konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Berbagai saran tersebut didukung oleh 175 kajian dan penelitian yang telah dilakukan, serta tidak lepas dari
117 kerja sama formal yang dibuat KPPU dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.
Dan acuan kinerja ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kurnia Toha menilai bahwa KPPU telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Terbukti dari status WTP yang telah diperoleh KPPU secara berturut-turut sejak tahun 2012.
Di perayaan 20 tahun ini, KPPU mengusung tema “Kompetitif dan Inovatif untuk Indonesia Maju”. Artinya KPPU akan terus melakukan pembaruan dan mendorong agar pelaku usaha untuk makin berinovasi dalam meningkatkan daya saingnya dan memenangkan persaingan.
Di tataran teknis, KPPU dalam satu tahun terakhir ini telah banyak melakukan pembaharuan, yakni pembaharuan struktur organisasi dan tata kerja, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan program-program pencegahan dan advokasi kebijakan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.
Kemudian, KPPU juga melakukan perubahan hukum acara dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 yang bertujuan diantaranya untuk lebih menghormati hak-hak dari pelaku usaha dalam proses beracara di KPPU, mempercepat penyelesaian perkara dengan diaturnya putusan perkara pada Pemeriksaan Pendahuluan sehingga perkara selesai paling lama 30 hari, dan penyelesaian perkara secara cepat melalui perubahan perilaku pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan sehingga perkara selesai tanpa penghukuman dalam waktu paling lama 30 hari.
Di sisi lain, KPPU juga melakukan perubahan peraturan merger melalui Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 dengan menerapkan penilaian secara sederhana, sehingga penilaian suatu merger bisa selesai paling lama 15 hari kerja.
“KPPU juga menekankan bahwa KPPU tidak anti besar, sehingga merger baik horizontal, vertikal maupun konglomerat secara prinsip adalah dibenarkan,” kata Kurnia Toha dalam konferensi pers secara daring, Senin (8/6).
















