Tak hanya itu, KPPU melakukan perubahan peraturan kemitraan lewat Peraturan KPPU No. 4 tahun 2019 yang bertujuan untuk mensinergikan penguasaha besar, menengah dan pengusaha kecil serta perlindungan bagi pengusaha kecil dan rakyat kecil.
Dan teranyar, dalam rangka mencegah potensi penyebaran Covid-19 KPPU telah menerbitkan tata cara penanganan perkara secara elektronik untuk mengefisienkan proses beracara dan mencegah pertemuan secara fisik.
Dalam tataran politik dan kebijakan persaingan internasional, Kurnia Toha, menyebut jikga KPPU telah berhasil menjadikan persaingan usaha sebagai salah satu bidang utama dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Negara dan organisasi internasional. Keterlibatan kebijakan persaingan dalam hubungan luar negeri tersebut diawali oleh kerja sama ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Jepang yang disepakati pada tahun 2007.
Sejak saat itu, kebijakan persaingan diadopsi di berbagai perjanjian seperti kerja sama ASEAN dengan Australia dan New Zealand, ASEAN dengan enam Negara mitra utama, Indonesia dengan Negara Eropa non Uni Eropa, Indonesia dengan Australia, dan Indonesia dengan Uni Eropa. Ini menunjukkan bahwa implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha serta kontribusi KPPU tidak lagi memiliki dimensi nasional, namun juga internasional.
















