Fungsi legislasi menjadi bagian tugas dari DPR sebagai pembentuk Undang-Undang (UU) yang kerap menuai sorotan/kritik publik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun, DPR tetap melaksanakan tugasnya sambal berupaya memperbaiki berbagai kekurangannya. Setidaknya dalam rentang waktu 2019, ada banyak UU yang telah dihasilkan terlepas dari dinamika pembahasannya bersama pemerintah.
“Sejak Tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah UU yang telah selesai dibahas DPR bersama pemerintah sejumlah 43 UU,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (16/8/2022).
Klaim Puan bukan tanpa bukti. Sebab, alat kelengkapan dewan yang mengusulkan ataupun membahas sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) kerap serius dan teliti bersama pemerintah. Dia merinci sejumlah alat kelengkapan dewan yang berhasil merampungkan pembahasan RUU hingga pengambilan keputusan tiingkat pertama dan memboyong dalam persetujuan di rapat paripurna.
Pertama, Komisi I dan pemerintah telah menyelesaikan 2 UU. Kedua, Komisi II dan pemerintah berhasil merampungkan 16 UU. Tentu saja selain RUU yang berasal dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, juga didominasi RUU pembentukan provinsi dan daerah otonomi baru yang berasal dari Kumulatif Terbuka.
Ketiga, Komisi III dan pemerintah berhasil menyelesaikan 4 UU. Keempat, Komisi V dan pemerintah berhasil menyelesaikan 1 UU. Kelima, Komisi VI dan pemerintah berhasil merampungkan dan menyelesaikan 3 UU. Keenam, Komisi VII dan pemerintah berhasil menyelesaikan 1 UU.
Ketujuh, Komisi X dan pemerintah berhasil menyelesaikan 2 UU. Kedelapan, Komisi XI dan pemerintah berhasil merampungkan dan menyelesaikan 4 UU. Kesembilan, Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah berhasil menyelesaikan 6 UU. Kesepuluh, Badan Anggaran (Banggar) dan pemerintah berhasil menyelesaikan 1 UU selain UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kesebelas, panitia khusus (Pansus) DPR dan pemerintah telah menyelesaikan 3 UU.
Bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, politik legislasi DPR dan pemerintah mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas UU. Karenanya pembentukan UU merupakan kerja-kerja kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama dengan pemerintah. Itu sebabnya dibutuhkan komitmen serius bersama antara DPR sebagai pembentuk UU dengan pemerintah.
















