Peran jurnalis dalam pilkada tentunya sangat penting, terutama dalam memberikan informasi yang berimbang dan menyeluruh kepada publik. Tanpa media yang menyajikan informasi yang transparan dan akurat, masyarakat tidak akan mendapatkan akses informasi yang memadai tentang proses pemilu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi.
Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Elin Yunita Kristanti, mengatakan meski banyak isu ringan, seperti barang-barang bermerek pejabat yang sering menjadi sorotan media, terdapat pula liputan-liputan yang jauh lebih krusial dan berdampak, seperti kasus pelecehan perempuan yang melibatkan calon pejabat. Liputan semacam ini, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat memengaruhi proses pemilihan dan keputusan pemilih.
Ketika berbicara tentang konflik, Elin menekankan bahwa konflik tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang tengah mengalami ketegangan politik atau gejolak sosial. Konflik juga dapat muncul di tingkat personal, bahkan dalam hubungan keluarga. Meskipun begitu, dia mencatat pandangan politik seseorang bisa berubah seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam skala besar maupun dalam kehidupan pribadi.
Baca Juga:
- Persiapan MK Antisipasi Sengketa Pilkada 2024
- Gerakan Coblos Semua Paslon Pilkada Jakarta, Akademisi FHUI Paparkan Aturan Hukumnya
“Media berperan besar dalam menghadirkan perspektif yang lebih luas tentang konflik ini. Pandangan terhadap liputan-liputan jurnalis mengenai konflik ini sangat penting, karena seringkali konflik yang terjadi tidak hanya dilihat dari sisi politis, tapi juga dari sisi manusiawi. Oleh karena itu, media memiliki tugas untuk memberikan ruang bagi berbagai suara dan perspektif dalam proses peliputan,” kata Elin dalam Diskusi Peran Media dalam Pilkada 2024 yang diadakan oleh AMSI di Jakarta, Kamis (14/11).
Media dalam konteks pilkada, kata dia, seharusnya tidak hanya fokus pada retorika politik atau isu viral di media sosial. Tanpa media yang menyajikan informasi yang transparan dan akurat, Elin percaya bahwa masyarakat tidak akan mendapatkan akses informasi yang memadai tentang proses pemilu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi.
Pemimpin redaksi Liputan6.com ini juga memuji peran para jurnalis yang terjun langsung ke lapangan untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. "Kami melihat para jurnalis yang terjun langsung, berupaya melaporkan apa yang terjadi di lapangan, meskipun mungkin mereka belum memiliki akses atau fasilitas yang memadai," imbuhnya.
Informasi dari daerah, kata dia, sangat penting agar publik mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi negeri ini, bukan hanya terbatas pada pusat kekuasaan di Jakarta. "Informasi dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 418 kota di Indonesia sangat penting agar kita memiliki potret yang lebih lengkap tentang kondisi negeri ini, termasuk apa yang terjadi di Papua atau Aceh," katanya.
Meski peran media sangat vital, Elin juga menyebutkan bahwa jurnalis sering kali menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama ketika meliput pilkada. Tantangan ini mencakup berbagai isu, mulai dari tekanan politik, ancaman fisik, hingga kurangnya akses informasi yang memadai.
"Tantangan bagi jurnalis saat meliput pilkada atau pemilu itu banyak sekali. Tidak hanya pada saat pra pemilihan atau selama proses pemilihan, tetapi bahkan setelahnya," ucap dia.
Selain tantangan tersebut, Elin mengakui bahwa banyak jurnalis yang kurang mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang cukup dalam menghadapi situasi yang berisiko. Namun, di AMSI dan organisasi jurnalis lainnya seperti AJI, pelatihan dan diskusi internal di newsroom sering dilakukan untuk memastikan jurnalis mendapatkan keahlian dan perlindungan yang diperlukan untuk meliput dengan baik.
Selain perlindungan terhadap jurnalis secara umum, Elin juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap jurnalis perempuan yang sering kali menghadapi tantangan yang berbeda. Dalam hal ini, AMSI selalu memantau dan memberikan dukungan agar jurnalis perempuan tidak merasa terancam atau terabaikan.
Meskipun tantangan yang dihadapi oleh jurnalis sangat besar, terutama dalam meliput pilkada, Elin mengatakan media tetap memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan informasi yang transparan dan berimbang, serta melindungi keselamatan jurnalis, media dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pilkada.
"Sebagai media, kita harus peka terhadap kebutuhan dan keselamatan jurnalis, karena mereka bekerja untuk kepentingan publik dan demokrasi itu sendiri," pungkasnya.
Sementara itu, Totok Suryanto, Anggota Dewan Pers, menyampaikan pandangannya mengenai peran media dalam melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi selama Pilkada dan pemilu, serta bagaimana Dewan Pers dan lembaga lainnya mendukung keselamatan dan independensi jurnalis. Menurut Totok, tidak ada perbedaan signifikan dalam cara Dewan Pers menerima laporan mengenai kejadian yang dialami oleh jurnalis, baik dalam konteks pilkada maupun dalam situasi non-pemilu.
Totok menekankan bahwa menjaga keselamatan diri adalah hal yang paling penting bagi wartawan, terutama saat meliput di daerah yang berpotensi berbahaya. Hal ini juga berlaku dalam konteks pilkada, di mana risiko bagi wartawan tetap ada meskipun fokusnya pada isu politik.
"Dewan Pers, AJI, atau AMSI tidak bisa mendampingi setiap jurnalis di lapangan secara langsung, maka penting bagi jurnalis untuk memahami strategi keselamatan diri dalam situasi berbahaya," ujar Totok dalam kesempatan yang sama.
Sebagai contoh, Dewan Pers telah melaksanakan pelatihan keselamatan untuk wartawan, terutama di daerah yang melaksanakan pilkada. Meskipun terbatas oleh anggaran dan akses di beberapa provinsi seperti Papua, Dewan Pers telah mencakup 32 dari 38 provinsi di Indonesia.
Totok mengingatkan bahwa yang terpenting bagi seorang jurnalis adalah memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik, yakni bersikap independen dan tidak terlibat dalam konflik yang sedang diliput. Selain itu, jurnalis harus memiliki keterampilan dalam membuat konten yang berkualitas dan pengetahuan yang mendalam mengenai aturan yang ada.
Dalam konteks Pilkada, Totok juga membahas fenomena politik dinasti yang semakin meluas di Indonesia. Dia mencatat di berbagai daerah, jabatan politik seperti bupati atau walikota sering kali diwariskan dalam keluarga yang sama. Hal ini, menurutnya, dapat memunculkan konflik lokal yang melibatkan kepentingan keluarga dan kekuasaan. Fenomena ini dapat menambah kompleksitas dalam peliputan pilkada, terutama ketika ada calon pemimpin yang terjerat kasus hukum.
Pada kesempatan tersebut, Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI, juga berbicara tentang peran penting media dalam mendukung pengawasan pilkada. Menurutnya, media memiliki peran besar dalam membangun masyarakat dan membantu institusi seperti Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.
"Media harus independen dan transparan, sama seperti Bawaslu yang harus netral dan tidak berpihak," ucap Totok.
Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas selama pemilu, Bawaslu bekerja sama dengan media melalui Koalisi Pewarta Pemilu untuk memberikan dukungan dan fasilitasi bagi jurnalis. Totok mengungkapkan bahwa Bawaslu selalu siap menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran pemilu, termasuk yang melibatkan calon yang mendukung atau merendahkan perempuan.
"Jika ada pelanggaran pidana atau tindakan pelecehan terhadap perempuan dalam konteks kampanye, Bawaslu pasti akan menindaklanjutinya," kata dia.
Selain itu, Bawaslu memiliki mekanisme yang jelas dalam mengusut pelanggaran berdasarkan laporan atau temuan di lapangan, agar proses pemilu tetap berlangsung adil. Untuk kasus yang tidak terkait dengan pilkada langsung, seperti kekerasan terhadap jurnalis, Bawaslu akan meneruskannya ke pihak kepolisian sebagai kasus pidana umum. "Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius, dan kami sangat memperhatikan keselamatan wartawan yang bekerja di lapangan," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan kepada jurnalis yang meliput di lapangan, Bawaslu menginisiasi Koalisi Wartawan Pewarta Pemilu yang menyediakan fasilitas media center bagi jurnalis untuk mengakses informasi secara terbuka. Meskipun belum ada kerja sama langsung untuk menjamin keselamatan jurnalis, Bawaslu memastikan bahwa segala insiden kekerasan yang terjadi selama tahapan pemilu akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Koalisi ini, kata dia, sangat penting karena jurnalis adalah mitra strategis yang memiliki tugas serupa dengan Bawaslu, yaitu menjaga independensi dan transparansi dalam proses pemilu. Dia mengatakan Bawaslu menyadari bahwa peran media sangat penting dalam menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas selama pilkada. Media tidak hanya bertugas untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik, tetapi juga untuk menjaga keselamatan jurnalis yang berada di lapangan.
"Sebagai mitra dalam pengawasan pemilu, media harus menjaga etika dan integritasnya, karena hal itu juga akan menjaga keselamatan dan kredibilitas mereka," katanya.
