Selanjutnya, Jati menjelaskan pengembangan EBT khususnya pada panas bumi harusnya dapat lebih tinggi produksinya dibanding kondisi saat ini. Biaya infrastruktur merupakan salah satu tantangan karena sumber energi panas bumi yang berada pada wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, investasi yang tinggi sehingga butuh komitmen yang kuat bagi investor. Namun, sudah ada lembaga keuangan yang bersedia menanggung risiko pada eksplorasi energi panas bumi.
“Dari sisi keekonomian karena tarifnya masih harus bersaing dengan fosil fuel. Pemanfaatan EBT (panas bumi) harus dihargai lebih dibanding fosil fuel karena dapat manfaat lebih juga,” harap Jati.
Sumber: Materi Lahendong Manager Planning and Engineering PT Pertamina Geothermal Energy, Jati Permana Kurniawan.
Lebih lanjut, Jati menjelaskan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi yang nomor 1 dalam hal kapasitas terpasang panas bumi. Begitu juga dengan Pertamina (melalui PGE) untuk menjadi perusahaan panas bumi terbesar di dunia. Sehingga, diperlukan terobosan yang memberikan insentif bagi pengembangan panas bumi untuk mencapai target bauran energi 2025.
Selain itu, ada peluang besar untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi melalui aplikasi langsung. Investasi panas bumi membutuhkan lebih banyak akses ke pembiayaan hijau, serta pelanggan energi hijau. Skema Feed-in-Tariff adalah instrumen ekonomi paling populer yang digunakan di lebih dari 50 negara untuk mempromosikan investasi sumber energi terbarukan. “Ini terbukti secara empiris sangat mudah beradaptasi dan efektif, di keduanya negara maju dan negara berkembang,” papar Jati.
Pasar yang kompetitif telah memimpin dalam pengembangan energi terbarukan. Melalui pasar terbuka, pemerintah dapat menerapkan Renewable Portfolio Standard (RPS) yang telah berhasil peningkatan porsi energi terbarukan di banyak negara.