Dalam sebuah rencana kegiatan atau usaha yang dapat berimbas pada lingkungan hidup dibutuhkan instrumen analisa dampak lingkungan hidup (amdal). Tujuan agar tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup. Selama ini amdal menjadi prasyarat pengambilan keputusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait perizinan berusaha yang diatur UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun dalam perkembangannya, UU 32/2009, salah satu UU yang terdampak sejak terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan amdal pun mengalami perubahan. Lalu, seperti apa dan bagaimana pengaturan amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
Deputy Director for Program and Head of Environmental Governance and Climate Justice Division, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Grinita Anindarini menilai UU 11/2020 melonggarkan perizinan berusaha dan/atau berkegiatan. Hal mendasar terkait amdal yang diubah dalam UU Cipta Kerja terkait partisipasi publik dalam penyusunan dan penilaian amdal.
“Padahal, partisipasi publik itu penting sebagai kunci pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif. Makanya ini dapat dianggap sebagai pelemahan,” ujar Grinita kepada Hukumonline, Rabu (6/1/2021). (Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Hapus Instrumen Amdal dalam UU Cipta Kerja)
Dalam UU Cipta Kerja mengubah sejumlah pasal terkait pengaturan amdal. Itu pula yang menjadi rujukan dalam pembuatan amdal pasca berlakunya UU 11/2020. Seperti perubahan Pasal 24 UU 32/2009 menjadi dokumen amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup atau rencana usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan hidup ini dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.
Tim tersebut terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan. Kemudian, keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Aturan lebih lanjut terkait tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur peraturan pemerintah.
Pengaturan Pasal 25 UU 32/2009 memuat rincian dokumen amdal yakni pengkajian dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, prediksi terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi bila rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
Tak hanya itu, terdapat evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian rumusan norma Pasal 26 UU 32/2009 pun sebagian diubah. Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
Sedangkan Pasal 27 UU 32/2009 memberi peluang bagi pemrakarsa menunjuk pihak lain membuat dan menyusun amdal. Tentunya, pihak yang memiliki kompetensi dalam penyusunan amdal. Sementara Pasal 29 UU 32/2009 yang mengatur Komisi Penilaian Amdal pun dihapus oleh UU 11/2020, sehingga Komisi Penilaian Amdal ditiadakan dengan diganti tim uji kelayakan lingkungan hidup.
Selanjutnya, Pasal 32 UU 32/2009 mengatur tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bantuan penyusunan amdal tersebut berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan amdal. Penentuan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro kecil dilakukan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran masyarakat dipersempit
Perempuan berhijab biasa disapa Ninda itu menilai, terdapat poin perubahan pengaturan amdal dari UU 32/2009 menjadi UU 11/2020. Pertama, masyarakat yang mesti dilibatkan dalam penyusunan amdal dipersempit menjadi hanya masyarakat terdampak langsung. Padahal, dalam praktik UU 32/2009, selain masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan dan/atau yang terdampak atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
Kedua, dalam penilaian amdal dipersempit. Sebab, Komisi Penilai Amdal yang dalam UU 32/2009 dihapus dalam UU 11/2020 dan diganti dengan membentuk lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. Bagi Ninda, lembaga uji kelayakan unsur yang terlibat hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Padahal keberadaan penilaian amdal merupakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Ketiga, hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dokumen amdal pun dihapuskan. Keempat, dalam UU 11/2020 dokumen amdal hanya memuat saran masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibangun.
Bagi Ninda, penentuan masukan yang relevan itupun dikhawatirkan subjektif. Pasalnya tak adanya mekanisme lanjutan mengenai metode yang bakal digunakan dalam menentukan relevansi. “Khawatirnya ketiadaan mekanisme yang akuntabel hanya menjadikan penilaian relevansi berpotensi menutup partisipasi publik dengan dalih ‘tidak relevan’,” katanya.