Perolehan mandat melalui pemilihan umum (Pemilu) tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas kepada penguasa. Kekuasaan tetap harus dijalankan berdasarkan konstitusi, menghormati hak-hak warga negara, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.
Pesan tersebut disampaikan perwakilan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Melli Darsa dalam peringatan Dies Natalis ke-102 FHUI, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, tema perayaan tahun ini, ‘Berdiri untuk Keadilan, Berdampak untuk Perubahan’, harus dimaknai sebagai panggilan bagi sivitas akademika untuk memastikan hukum tetap berpihak pada keadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Dia menegaskan, kedaulatan rakyat tidak boleh dimaknai sebatas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Rakyat tetap menjadi pemilik kedaulatan yang hak-haknya harus dihormati, termasuk setelah proses pemilihan selesai dan pemerintahan terbentuk.
“Pemilu memberikan mandat untuk memerintah, tetapi mandat bukanlah cek kosong. Ia tetap dibatasi oleh konstitusi, oleh hak-hak warga, dan oleh kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Rakyat bukan hanya pemilik suara pada hari pemilu, rakyat adalah pemilik republik ini,” tegasnya.
Baca juga:
- Dies Natalis ke-102, FHUI Tegaskan Komitmen Berdampak bagi Keadilan dan Pembangunan Hukum
- Djokosoetono Awards 2026, Apresiasi FHUI atas Dedikasi Alumni bagi Indonesia
Dia menegaskan kepercayaan terhadap hukum menjadi salah satu hal yang perlu terus dijaga. Hukum tidak cukup hanya hadir sebagai instrumen untuk menjalankan kewenangan negara, tetapi juga harus menjadi mekanisme untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Selain menyoroti kedaulatan rakyat dan batas-batas kekuasaan, Melli mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Terlebih, kampus memiliki tanggung jawab untuk menjadi ruang bagi pengembangan pemikiran kritis, pengujian kebijakan, serta penyampaian pendapat yang didasarkan pada bukti.
Perguruan tinggi dinilai tidak semestinya hanya menjadi tempat untuk menerima dan meneruskan pengetahuan. Kampus juga perlu memberikan ruang bagi sivitas akademika untuk menguji argumentasi, mengidentifikasi kekeliruan, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan, termasuk ketika pandangan tersebut berbeda dengan kehendak penguasa.
“Perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang untuk menguji kebijakan dan menyampaikan pandangan kritis. Perbedaan pendapat yang didasarkan pada bukti dan argumentasi seharusnya menjadi bagian dari tradisi akademik yang perlu dijaga,” ujarnya.
Baginya, ruang akademik yang terbuka memungkinkan berbagai kebijakan diuji secara objektif melalui argumentasi dan bukti. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam memastikan penyelenggaraan negara berjalan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.
Lebih lanjut Founder & Senior Partner Firma Hukum Nuraeni Darsa & Associates (NDA) itu mengingatkan tema Dies Natalis ke-102 FHUI tidak seharusnya berhenti sebagai slogan perayaan. Tema tersebut perlu diwujudkan melalui sikap dan kontribusi nyata sivitas akademika dalam menjaga keadilan, memperkuat kehidupan demokrasi, serta mendorong perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan menguji dasar kebijakan, menunjukkan kekeliruan, dan memperhatikan pendapat berdasarkan bukti, kampus harus menjadi tempat paling aman di republik ini untuk berpikir dan berbeda pendapat,” pungkasnya.
