Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak luput dari kemungkinan masalah keuangan yang berujung pada kepailitan. Persoalan keuangan ini semakin kompleks ketika pihak debitur pailit memiliki aset yang tersebar di sejumlah negara.
Kepailitan diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Persoalan yang muncul ketika diketahui aset milik debitur pailit ternyata tersebar yang tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara. Kurator akan kesulitan untuk mengurus dan mengelola aset tersebut jika keberadaan aset milik debitur berada di luar yurisdiksi negara tempat di mana putusan pailit itu dibacakan.
Baca Juga:
- Cara Penyelesaian Sengketa Perdata Umum di Pengadilan Negeri
- Tips Menyelesaikan Sengketa Perdata Secara Efektif dan Efisien
Mengenai hal ini, terjadi persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau cross border insolvency atau kepailitan lintas negara.
“Cross border insolvency merupakan istilah yang digunakan untuk setiap perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat unsur asing atau perkara yang melintasi batas negara. Cross border insolvency ini dapat terjadi apabila seorang debitur yang telah insolven memiliki aset di lebih dari satu negara atau memiliki kreditur yang bukan berasal dari tempat di mana prosedur kepailitan berlangsung,” jelas Immanuel Carlos Yanrichi, Associate Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), dalam acara Webinar Hukumonline 2023 “Penyelesaian Sengketa Perkara Litigasi Perdata dan Niaga bagi Korporasi”. Kamis (4/5).
Dalam Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka hukum acara yang berlaku di kepailitan adalah Hukum Acara Perdata.
Hukumonline bersama Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) mengadakan webinar bertema Penyelesaian Sengketa Perkara Litigasi Perdata dan Niaga bagi Korporasi. Kamis (4/5).
Dia melanjutkan, dalam cross border insolvency terdapat dua prinsip yang menaunginya, yaitu prinsip teritorialitas dan prinsip universalitas. “Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa pelaksanaan dan penyelesaian dari suatu perkara pailit hanya berlaku terbatas di wilayah negara dari pengadilan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pailit tersebut,” jelasnya.
Kemudian, prinsip universalitas adalah prinsip yang menganggap suatu putusan pailit dari suatu negara berlaku terhadap seluruh harta debitur, baik di dalam maupun di luar negara tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan. Dalam UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur, di mana hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
Penyelesaian kasus kepailitan cross border insolvency yang sebelumnya tidak dibuatkan perjanjian mengenai utang piutang yang meliputi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: mengikuti proses pengadilan secara umum; menggunakan perjanjian bilateral; melalui hubungan diplomatik; menggunakan UNCITRAL model law on cross border insolvency with guide to enactment.
ika melalui pengadilan umum, maka suatu negara harus mengajukan putusan kepailitan yang diputus oleh negara ke negara di mana boedel pailit berada. Proses yang harus dijalani pun akan rumit karena melibatkan negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.