Konsep Mens Rea
Mens rea berasal dari bahasa latin yang berarti pikiran yang bersalah (guilty mind). Namun di Indonesia, mens rea sering dipahami sebagai ’niat jahat’ atau ‘keadaan batin yang jahat’. Konsep mens rea berkembang dalam praktik pidana di negara Common Law dimana salah satu syarat dapat dipidananya seseorang apabila memiliki kondisi pikiran/niat untuk melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini merupakan asas hukum pidana ‘actus non facit reum nisi mens sit rea’.
Pada umumnya, pemenuhan mens rea dibagi menjadi empat hal. Pertama, pelaku memiliki niat atas tindak pidana yang dilakukannya (intention). Kedua, pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu (knowledge). Ketiga, pelaku menyadari ada risiko atas perbuatannya, namun tetap melakukannya (reckless). Keempat, pelaku tidak berhati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang seharusnya dapat dihindari (negligence). Dalam perkembangannya, ada tindak pidana tertentu yang tidak memerlukan pembuktian guilty mind pelaku sebagaimana prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
Mens rea mensyaratkan bahwa pelaku memiliki pikiran yang bersalah/niat jahat atas perbuatannya. Namun, tidaklah perlu bagi pelaku untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut dapat membuat dirinya dipidana. (Lihat dari kasus Staples v. United States, 511 US 600 (1994).
Di Indonesia, konsep mens rea tidak ditegaskan dalam undang-undang baik dalam Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (KUHP Nasional). Namun, hukum pidana di Indonesia mengenal ajaran ’kesalahan’ sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya.
Ajaran Kesalahan
Eddy O.S. Hiariej dalam literatur Prinsip-Prinsip Hukum PidanaEdisi Penyesuaian KUHP Nasional menjelaskan bahwa kesalahan terdiri atas tiga elemen. Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (opzet/dolus) dan kealpaan (culpa). Ketiga, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.
Khusus membahas tentang hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya di atas, bentuk kesalahan dapat dikaji dari aspek psikologis dan aspek yuridis. Dalam aspek psikologis, pelaku yang menghendaki perbuatannya dianggap telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, suatu perbuatan dianggap kealpaan apabila pelaku tidak menghendaki perbuatannya.
Aspek yuridis memandang bahwa ajaran kesengajaan berasal dari dua teori besar yaitu teori kehendak (wilstheorie) dan teori pengetahuan (voorstellingstheorie). Kedua teori tersebut saling melengkapi, sehingga saat itu Twee de Kammer (Parlemen Belanda) dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) KUHP Lama mensyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan (willens en wettens) dalam merumuskan suatu kesengajaan. Kehendak merupakan kehendak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan pengetahuan merupakan pengetahuan atas akibat/dampak dari perbuatan tersebut. Pemahaman ini dianut dalam hukum pidana Austria, Swiss, Perancis, dan Belgia.
