Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Tri Cahya Indra Permana, menjelaskan berbagai aspek dalam proses peradilan di PTUN, termasuk perbedaan antara gugatan tidak diterima dan gugatan ditolak. Hal ini penting untuk dipahami, terutama oleh media dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan.
"Seringkali, terutama wartawan, tidak bisa membedakan antara gugatan tidak diterima dan gugatan ditolak. Mereka menulis pertanyaannya sebenarnya ditolak, padahal ternyata tidak diterima. Bukan gugatan ditolak," ujarnya dalam Penataran Pengajar Hukum Peradilan TUN di Bandung, Sabtu (22/2) lalu.
Ia menjelaskan gugatan tidak diterima terjadi karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi, misalnya akibat kadaluarsa, tidak memiliki legal standing, atau adanya upaya administratif yang belum ditempuh. Dalam situasi ini, hakim tidak masuk ke dalam pokok perkara.
Baca Juga:
- Dinamika Kewenangan PTUN, Tren Perkara dan Tantangan Interpretasi Hukum Administrasi
- APHTN-HAN Gelar Penataran Hukum PTUN, Fokus Utama Tingkatkan Kualitas Pengajaran
Sebaliknya, gugatan ditolak terjadi apabila seluruh syarat formal telah terpenuhi, tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti. “Jika gugatan ditolak, artinya hakim telah memeriksa substansi perkara, tetapi ternyata tidak ada cukup bukti untuk mengabulkan gugatan,” jelasnya.
Tri juga membahas tentang berbagai jenis penetapan dalam proses peradilan PTUN. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis penetapan, yaitu pra-persidangan, selama persidangan, dan pasca-persidangan.
"Contoh penetapan pra-persidangan adalah saat Ketua Pengadilan melakukan proses dismissal. Jika gugatan tidak lolos dismissal, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan bahwa gugatan tersebut tidak lolos. Namun, jika lolos, Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim yang akan menangani perkara tersebut," katanya.
















