Rangkaian acara Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026 yang diselenggarakan Hukumonline menghadirkan sejumlah diskusi terkait perkembangan regulasi dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Salah satu sesi yang menjadi perhatian adalah Breakout Session II bertajuk “Navigating Indonesia’s Legal Landscape: GCG, the New Criminal Code, and the Application of the Business Judgment Rule”.
Sesi tersebut menghadirkan tiga Senior Associate Soemadipradja & Taher, yakni Vinton Rasil Taris, Muhammad A. M. Kemal, dan Michael Pangaribuan.
Dalam paparannya, Michael Pangaribuan membahas implementasi KUHP dan KUHAP baru terkait tindak pidana korporasi. Ia menjelaskan bahwa KUHP baru secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi maupun untuk kepentingan korporasi.
Baca Juga:
- Pentingnya Menerapkan Prinsip BJR dalam Penegakan Hukum Korporasi
- Prinsip BJR dan Inkonsistensi Penegakan Hukum Pasca Putusan MK soal Kerugian Negara
Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.
Michael menyoroti ketentuan mengenai pidana tindakan terhadap korporasi yang dinilai masih menimbulkan banyak pertanyaan. Ia menjelaskan, pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi meliputi pidana pokok berupa denda, pidana tambahan, serta pidana tindakan.
Pidana tambahan mencakup pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan pengadilan, pelarangan melakukan perbuatan tertentu, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi.
