Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Persaingan Usaha) mengatur berbagai kegiatan yang dilarang, termasuk praktik diskriminasi sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk melakukan satu atau lebih tindakan diskriminasi, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, kepada pelaku usaha tertentu yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar.
Praktik diskriminasi memiliki kaitan yang erat dengan kepemilikan kekuatan pasar yang signifikan di pasar terkait. Penguasaan pasar sulit untuk dicapai tanpa adanya kedudukan yang kuat dari pelaku usaha, baik secara sendiri atau bersama-sama. Namun, kepemilikan posisi dominan, kekuatan pasar, atau faktor-faktor lainnya yang membuat suatu pelaku usaha menguasai dan memiliki kekuatan di pasar tidak serta-merta menjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha tanpa disertai adanya bukti-bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Praktik diskriminasi dalam dunia persaingan usaha sangatlah kompleks dan memiliki dampak terhadap konsumen, pelaku usaha, dan pasar secara keseluruhan. Untuk mendalami konsep praktik diskriminasi, Hukumonline menyelenggarakan Seminar Publik Hukumonline bertajuk “Praktik Diskriminasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” yang akan berlangsung pada Selasa, 14 Januari 2025, di hotel AYANA MidPlaza Jakarta dan Zoom Webinar. Pendaftaran seminar dapat melalui link atau klik gambar di bawah ini.
Bentuk-bentuk dan indikasi-indikasi suatu praktik diskriminasi diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Peraturan KPPU No.3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) UU Persaingan Usaha. Peraturan ini menjadi tolak ukur bagi KPPU untuk memeriksa dan menilai apakah tindakan-tindakan suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha meskipun disertai dengan justifikasi hukum, sosial, ekonomi, maupun teknis dan alasan lain yang dapat diterima. Pendekatan secara rule of reason dilakukan oleh KPPU dalam menilai apakah tindakan suatu pelaku usaha memenuhi kriteria pelanggaran praktik diskriminasi berdasarkan Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha.
Seminar ini akan dihadiri oleh Bapak Taufik Ariyanto selaku Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Prof. Ine Minara S. Ruky, S.E., M.E., selaku Guru Besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, dan Ibu Widia Hutagaol, selaku Head of Legal and Government Relations, PT Beiersdorf Indonesia yang akan mengupas tuntas konsep, implikasi hukum, serta strategi pelaku usaha dalam mencegah risiko praktik diskriminasi, dan Bapak Verry Iskandar selaku partner dari kantor hukum Soemadipradja & Taher sebagai moderator dalam acara Seminar.
Bagi anda yang ingin mendalami lebih dalam mengenai topik ini, kami membuka pendaftaran untuk seminar publik ini! Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas wawasan dan berdiskusi dengan para pakar!
















