Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur dua jenis perjanjian kerja yakni perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau dikenal dengan istilah kontrak dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap. Persoalan yang paling banyak muncul dalam praktik hubungan industrial terkait hubungan kerja yaitu PKWT. Pada intinya PKWT didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Pelaksanaan PKWT diatur lebih teknis dalam Kepmenakertrans No.KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Advokat dari kantor hukum Raditya & Reynold, Raditya Darmadi, mengatakan ada pengaturan baru tentang PKWT dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tapi saat ini perubahannya tidak signifikan dan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.
“Secara umum dari berbagai ketentuan yang mengatur tentang PKWT mengatur ada syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar status PKWT sah dan mengikat para pihak,” kata Raditya dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021). (Baca Juga: MK Sidangkan Aturan PKWT, Upah Minimum, Pesangon dalam UU Cipta Kerja)
Untuk syarat formil PKWT, Raditya mengatakan pengaturannya ada dalam Pasal 54-57 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara penyusunan atau bentuk PKWT. Syarat formil itu, antara lain nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayaran; syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja; tanda tangan para pihak; dan PKWT dibuat tertulis menggunakan bahasa Indonesia.
Mengenai syarat materil, Raditya menjelaskan syarat ini berkaitan dengan berbagai hal tentang substansi PKWT yang wajib dipenuhi para pihak. Jika syarat materil tidak dipenuhi akibatnya bisa batal demi hukum atau mendapat konsekuensi hukum yang dapat merugikan pelaksanaan PKWT. Dia mencatat sedikitnya ada 4 yang perlu diperhatikan terkait syarat materil PKWT. Pertama, sahnya PKWT. PKWT merupakan perjanjian yang memiliki syarat subyektif dan obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Mengingat PKWT tujuannya untuk melakukan pekerjaan, maka diatur khusus dalam Pasal 52 UU No.13 Tahun 2003.
Pengaturan Pasal 52 UU No.13 Tahun 2003, antara lain mengenai kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subyektif PKWT. Apabila ini tidak dipenuhi maka PKWT “dapat dibatalkan.” Karena itu, pekerja harus mempelajari apa yang ditawarkan perusahaan agar tidak ada ekspektasi yang salah dan merugikan pekerja. “Kedua belah pihak harus beritikad baik dalam membuktikan kemampuan atau kecakapannya dan memberikan informasi serinci mungkin agar tidak terdapat kesepakatan yang salah,” ujarnya.
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan syarat obyektif PKWT, jika tidak dipenuhi PKWT menjadi “batal demi hukum.” Pekerjaan yang dipekerjakan harus dinyatakan jelas dan tegas dalam PKWT karena ada jenis pekerjaan yang tidak dapat menjadi obyek PKWT.
