Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat beragam dalam memaknai perjuangan para pahlawan. Namun, dalam konteks Indonesia, memaknai perjuangan para pahlawan harus merujuk pada Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Memaknai perjuangan para pahlawan adalah bagaimana melanjutkan dan menjaga apa yang diwariskan para pahlawan, baik Pancasila, UUD, NKRI, maupun Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Empat Pilar MPR RI. Artinya, tantangan yang dihadapi saat ini memang sangat beragam. Tapi dalam konteks Indonesia, tantangan itu merujuk pada Empat Pilar,” ujarnya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Memaknai Perjuangan Para Pahlawan” di Media Center MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11).
Diskusi hasil kerjasama Biro Humas MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan pengamat politik Siti Zuhro.
Menurut Hidayat Nur Wahid, masa lalu dan masa kini bisa berbeda. Namun dalam konteks kepahlawanan tetap dalam koridor Empat Pilar. “Prinsip yang telah diwariskan para pahlawan tetap menjadi tantangan. Untuk menghadirkan pahlawan-pahlawan di era milenial tetaplah harus merujuk pada Empat Pilar yang menjadi program dari MPR RI,” katanya.
Dia memberi contoh tantangan tersebut. Misalnya, apakah Pancasila bisa tetap eksis atau tidak, apakah Indonesia bisa tetap menjadi NKRI atau terbelah. Nah, Pancasila untuk tetap dilaksanakan agar bisa membingkai bangsa dan negara. UUD tetap membingkai konstitusi kita. Tantangan apakah Indonesia tetap menjadi NKRI atau terbelah karena munculnya separatis. Bhinneka Tunggal Ika, dulu beragam, sekarang pun beragam. "Sekarang bertambah dengan adanya media sosial, globalisasi,” tuturnya.
Sementara itu Ahmad Basarah berpendapat, hikmah yang bisa diambil dari Hari Pahlawan adalah mewaspadai adanya politik divide et impera pada masa sekarang. Pada masa lalu, Indonesia dijajah oleh lima bangsa. Salah satu penjajah, Belanda, menggunakan strategi politik pecah belah atau divide et impera. Yakni antar kesultanan dan kerajaan diadu domba supaya kekuatan nusantara menjadi lemah.
Menurut Basarah, strategi divide et impera dapat berubah bentuk menjadi sistem yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Yaitu sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal ini cenderung menimbulkan suasana kurang kondusif ketika ruang publik diwarnai dengan saling fitnah, saling menghina di antara elit politik. “Kita harus menyadari adanya politik divide et impera pada masa sekarang melalui teknologi informasi seperti gadget, untuk menyebarkan fitnah, hoax dan permusuhan,” ujarnya.