Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila—hari saat dasar negara ini pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai pedoman yang hidup dalam praktik bernegara, termasuk dalam pembentukan hukum.
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Pancasila tidak hanya ditempatkan sebagai dasar negara, tetapi juga diakui secara normatif sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (jo. UU No. 13 Tahun 2022), serta dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.
Meski demikian, dalam praktik legislasi nasional, pertanyaan mendasar terus muncul: sejauh mana Pancasila benar-benar hadir dalam proses pembentukan hukum di Indonesia? Atau jangan-jangan, Pancasila hanya menjadi simbol, sementara norma-norma hukum yang terbentuk kerap kehilangan keterkaitan dengan nilai-nilai dasarnya?
Pancasila sebagai Norma Dasar
Dalam kerangka filsafat hukum, posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berakar dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara teori hierarki norma yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky, Pancasila menempati posisi sebagai staatsfundamentalnorm, norma dasar negara yang mendasari konstitusi (staatgrundgesetz) dan seluruh norma hukum di bawahnya.
Dengan logika ini, setiap produk legislasi semestinya dapat ditelusuri validitasnya hingga ke nilai-nilai fundamental Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Jika salah satu peraturan hukum ternyata bertentangan dengan prinsip keadilan atau kemanusiaan, maka secara teoritis, peraturan tersebut kehilangan legitimasi konstitusionalnya. Namun, pada titik inilah kita menghadapi persoalan serius: kesenjangan antara kedudukan ideal Pancasila dan kenyataan normatif hukum di Indonesia.
Legislasi yang Kehilangan Substansi
Sejak era reformasi, Indonesia mengalami lonjakan jumlah undang-undang dan regulasi. Namun, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Banyak undang-undang lahir sebagai produk politik jangka pendek, yang lebih merepresentasikan kepentingan sektoral atau oligarkis ketimbang nilai-nilai dasar konstitusional.
Contoh nyata adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sejak awal kontroversial. Di tengah dalih efisiensi dan investasi, proses legislasi mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna, sebuah prinsip yang erat kaitannya dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena cacat dalam pembentukan, namun tetap berlaku selama dua tahun untuk diperbaiki.
Kasus lain tampak dalam pembahasan RUU Kesehatan dan RUU Sisdiknas yang memicu protes luas dari kalangan profesi dan akademisi. Kritik utama adalah absennya pendekatan berbasis nilai, terutama dalam soal keadilan distribusi layanan dasar, sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seringkali tidak menjadi pijakan substantif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Legislasi dipahami sebagai proses teknokratis dan politis, tetapi minim refleksi etis.
Ketika Pancasila Jadi Simbolik
Pancasila, dalam banyak konteks legislasi, hanya muncul di bagian konsiderans sebagai norma simbolik. Rumusan “Mengingat: Pancasila dan UUD 1945” menjadi formula tetap dalam hampir semua undang-undang. Namun, kehadirannya seringkali hanya bersifat deklaratif dan tidak menjadi dasar argumentatif dari norma-norma yang dirumuskan di dalam batang tubuh undang-undang.
Dalam kajian hukum normatif dan teori argumentasi hukum, sebuah norma hukum harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substansial. Jika Pancasila hanya berfungsi sebagai ornamen dalam konsiderans, maka legislasi Indonesia kehilangan kedalaman filosofis dan moralitas publiknya.
Tantangan Sistemik dan Struktural
Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya menyangkut setidaknya tiga faktor. Pertama, absennya metodologi legislasi yang menempatkan Pancasila sebagai kerangka nilai yang operasional. Proses pembentukan hukum lebih difokuskan pada kesesuaian prosedural berdasarkan Naskah Akademik, tetapi tidak ada alat analisis nilai untuk memastikan keselarasan norma dengan Pancasila.
Kedua, lemahnya kapasitas ideologis pembentuk undang-undang. Banyak anggota legislatif maupun penyusun regulasi yang kurang memahami peran Pancasila dalam arsitektur hukum nasional. Pancasila dipahami dalam pengertian sejarah atau politik, tetapi tidak dalam dimensi filsafat hukum dan teori legislasi.
Ketiga, dominasi kepentingan politik dalam pembentukan hukum. Banyak regulasi lahir bukan karena kebutuhan konstitusional atau keadilan publik, tetapi karena dorongan kekuasaan dan tekanan ekonomi-politik. Dalam situasi ini, Pancasila menjadi subordinat dari kalkulasi politik praktis.
Urgensi Reorientasi Legislasi
Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, kita tidak cukup berhenti pada seremoni dan slogan ideologis. Perlu upaya reorientasi legislasi agar benar-benar berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila. Ini menuntut reformulasi menyeluruh dalam proses legislasi nasional.
Pertama, perlu diterapkan analisis nilai berbasis Pancasila dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perumusan masalah, tujuan hukum, hingga evaluasi norma. Pendekatan ini menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai konsiderans, tetapi juga sebagai sumber argumentasi substantif. Kedua, harus dikembangkan pedoman legislasi berbasis Pancasila. Ini mencakup indikator nilai dari masing-masing sila, agar setiap peraturan dapat dinilai secara sistematis berdasarkan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.
Ketiga, penting untuk memperkuat kapasitas ideologis lembaga legislasi dan badan pembentuk peraturan. Pendidikan legislatif tidak cukup hanya berbasis teknis dan hukum formal, tetapi harus dilengkapi dengan pemahaman filosofi dasar negara. Keempat, perlu keberanian politik untuk menolak regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun telah memenuhi aspek prosedural. Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengujian norma lainnya harus menjadi penjaga nilai, bukan hanya penjaga prosedur.
Menutup Jarak antara Simbol dan Praktik
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini seharusnya menjadi momen reflektif bagi para pembentuk hukum di semua tingkat. Tidak cukup bagi Pancasila hanya menjadi sumber hukum dalam tataran simbolik. Ia harus hidup dan bekerja dalam setiap norma hukum, dalam semangat dan isi, bukan sekadar kata-kata pembuka. Dalam hukum yang hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan nyawa dari keadilan yang ingin kita wujudkan. Dan jika kita masih setia pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka legislasi kita tidak boleh kehilangan substansi, apalagi kehilangan jiwa.
*) Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
