Menakar Porsi Kehadiran Negara dalam Kebebasan Sipil
Terbaru

Menakar Porsi Kehadiran Negara dalam Kebebasan Sipil

Terkadang negara harus hadir langsung dan berjarak, tergantung porsi dari masing-masing permasalahannya.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit

Selanjutnya, mengenai isu konstitusionalitas, Fitra mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan akurasi. Ia mencontohkan pengujian salah satu pasal di MK terkait peran organisasi profesi kedokteran. Fitra menilai MK melihat bahwa jika organisasi profesi memiliki peran yang terlalu besar, hal itu dapat berdampak pada pasien sehingga diperlukan keseimbangan.

“Apakah jika negara sangat berjarak, pasien menjadi lebih terselamatkan? Apakah tanpa intervensi negara, negara tidak menyelamatkan warga? Ini akan lebih bermanfaat jika digali lebih mendalam. Ada catatan agar diskusi kita lebih akurat setelah melihat constitutional distance, yaitu bagaimana instrumen itu digunakan, apakah sebagai cara atau sebagai tujuan,” terangnya.

Ia juga mempertanyakan apakah tindakan negara lantas menjadikannya 'tersangka tunggal dan permanen' dalam peristiwa pelanggaran HAM. Menurut UUD, pemerintah memang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM. Namun, perlu dilihat kembali apakah aktor pelakunya berasal dari negara atau non-negara.

“Hal yang perlu kita pastikan adalah tindakan negara harus bisa ditinjau kembali (re-review). Itu yang paling penting. Dengan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, tindakan negara ternyata bisa ditinjau ulang,” katanya.

Selain itu, Fitra menyoroti bahwa pengambil kebijakan saat ini tidak hanya berada di ranah eksekutif dan legislatif, tetapi ranah yudisial pun kini menjadi tempat pengambilan kebijakan. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena pihak eksekutif dan legislatif berpotensi merasa perlu menempatkan 'wakil' mereka di ranah yudisial.

“Kekuatan politik akhirnya merasa perlu memiliki wakil di kekuasaan yudisial. Nantinya, hakim bisa seperti memiliki daerah pemilihan (dapil) karena ada wakil-wakil dari kekuatan politik yang membentuk kebijakan di sana,” tambah Fitra.

Fitra mengapresiasi penelitian PSHK ini. Ia berharap ada sejumlah perbaikan sebagaimana yang disampaikannya, termasuk struktur yang lebih jelas antara kasus yang terjadi dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi alat legitimasi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info