Keputusan yang dihasilkan AI robotik tidak selalu memberikan hasil positif. Keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian, kecelakaan, hingga kematian pada orang lain. Apabila hal semacam itu terjadi, timbul pertanyaan hukum: siapa yang harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan?
Contoh nyata pernah terjadi di Tiongkok pada 2024 ketika AI robotik bernama Erbai memprovokasi belasan robot lainnya untuk berhenti bekerja. Contoh lainnya terjadi pada 2023 pada AI robotik di sektor industri. Robot yang bertugas mengangkat kotak sayuran tersebut mengalami malfungsi dan salah mendeteksi manusia di depannya sebagai kotak, sehingga mengakibatkan cedera serius pada korban.
Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, Taufik mengingatkan kembali asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), di mana kesalahan tersebut harus dibebankan kepada pihak yang tepat. Apabila dikaitkan dengan AI robotik, ada banyak pihak yang terlibat, seperti pencipta, programmer, hingga pengembang.
Selain melalui lensa hukum pidana, sudut pandang terhadap AI robotik dapat menggunakan konstruksi berpikir tanggung jawab produk (product liability). Meskipun demikian, Taufik menilai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lagi relevan menjadi dasar hukum bagi AI robotik karena peraturan tersebut dirancang untuk mengatur benda mati.
Konsep hukum in loco parentis
Oleh karena itu, Taufik menawarkan konsep hukum in loco parentis, yaitu konsep ketika orang tua mengalihkan hak dan kewajibannya kepada guru atau lembaga pendidikan saat menitipkan anaknya. Melalui analogi ini, AI robotik dipersamakan dengan anak dalam perwalian, sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan AI robotik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkannya.
“Tentu saya sangat menyadari bahwa konsep ini tidak mudah. Namun, ini merupakan tawaran konsep sederhana untuk meminimalisasi tindakan-tindakan merugikan yang mungkin dilakukan oleh AI robotik,” ujarnya.
Terdapat pula konsep lain yang merumuskan bahwa apabila pertanggungjawaban tidak dapat dikenakan kepada pihak-pihak terkait, AI robotik tersebut harus dihancurkan. Oleh sebab itu, Taufik menilai penerapan konsep-konsep yang melibatkan AI robotik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan teori pemidanaan dan pertanggungjawaban hukum perdata.
















