Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Vanny Aldilla, menambahkan bahwa saat ini sudah ada penggunaan atau invensi alat-alat teknis untuk memastikan AI robotik bekerja sesuai instruksi. Meskipun demikian, ia mengakui risiko malfungsi AI robotik masih tinggi sehingga pelaksanaan audit berkala sangat diperlukan.
Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat AI robotik bukanlah subjek hukum yang dapat dipidana. Oleh karena itu, Vanny berpendapat bahwa pemaparan Taufik menjadi pemantik penting terkait kemungkinan pengenaan tanggung jawab terhadap orang di balik sistem AI robotik.
Untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran AI robotik, ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Pertama, menilai apakah AI dirancang secara tidak sempurna. Apabila hal ini terjadi, pengembang sistem dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kedua, menilai apakah sistem dioperasikan dengan cara yang salah. Jika ini yang terjadi, operator dan pengguna perlu diperiksa untuk melihat apakah mereka memiliki andil dalam pelanggaran hukum, misalnya memberikan instruksi yang melanggar norma dan etika hukum.
Ketiga, menilai apakah output yang dihasilkan melanggar hak cipta dan menimbulkan kerugian. “Tentunya, semua ini bergantung pada pembuktian peran, kendali pengawasan, dan hukum positif yang berlaku,” pungkas Vanny.
















