Menakar Tanggung Jawab Hukum Robotik AI
Terbaru

Menakar Tanggung Jawab Hukum Robotik AI

Keputusan yang dihasilkan AI robotik tidak selalu memberikan hasil positif. Keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian, kecelakaan, hingga kematian pada orang lain.

CR 36
Bacaan 3 Menit
Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR Hukum BRIN), Taufik H. Simatupang. Foto: Tangkapan layar Zoom
Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR Hukum BRIN), Taufik H. Simatupang. Foto: Tangkapan layar Zoom

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan robotika masih menimbulkan diskursus panjang hingga saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diskursus ini menjadi makin relevan mengingat dinamika perkembangan teknologi di skala global terus melibatkan penggunaan AI.

Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR Hukum BRIN), Taufik H. Simatupang, menilai kehidupan manusia saat ini selalu berdampingan dengan AI. Menurutnya, AI sangat membantu dalam kehidupan manusia.

“Namun, ada persoalan yang sekarang muncul, yaitu artificial super intelligence, humanoid AI, atau yang juga disebut AI robotik,” ujarnya dalam Forum Diskusi Hukum ke-15 bertajuk “AI, Hak Cipta, dan Robot Otonom: Rekonstruksi Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan oleh PR Hukum BRIN pada Rabu (23/9).

Baca Juga:

Berdasarkan data yang dipaparkan Taufik, permintaan terhadap AI robotik selama 10 hingga 15 tahun terakhir menunjukkan peningkatan antara 25 persen hingga 50 persen. “Permintaan tersebut terutama berasal dari bidang otomotif dan elektronik,” ucapnya.

Bukan hanya di kedua bidang tersebut, Tiongkok juga memperkenalkan AI robotik yang didesain menyerupai manusia. Robot ini diproduksi untuk ditempatkan di sektor domestik, contohnya untuk merawat lansia.

Taufik berpendapat, permasalahan utama yang timbul dari penggunaan dan penjualan AI robotik ini terletak pada fase otonomnya. Artinya, tanpa kendali manusia, robot tersebut sudah mampu melakukan pekerjaan seperti menghitung algoritma hingga mengambil keputusan. Keputusan itulah yang dinilai problematis oleh Taufik.

Keputusan yang dihasilkan AI robotik tidak selalu memberikan hasil positif. Keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian, kecelakaan, hingga kematian pada orang lain. Apabila hal semacam itu terjadi, timbul pertanyaan hukum: siapa yang harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan?

Contoh nyata pernah terjadi di Tiongkok pada 2024 ketika AI robotik bernama Erbai memprovokasi belasan robot lainnya untuk berhenti bekerja. Contoh lainnya terjadi pada 2023 pada AI robotik di sektor industri. Robot yang bertugas mengangkat kotak sayuran tersebut mengalami malfungsi dan salah mendeteksi manusia di depannya sebagai kotak, sehingga mengakibatkan cedera serius pada korban.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, Taufik mengingatkan kembali asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), di mana kesalahan tersebut harus dibebankan kepada pihak yang tepat. Apabila dikaitkan dengan AI robotik, ada banyak pihak yang terlibat, seperti pencipta, programmer, hingga pengembang.

Selain melalui lensa hukum pidana, sudut pandang terhadap AI robotik dapat menggunakan konstruksi berpikir tanggung jawab produk (product liability). Meskipun demikian, Taufik menilai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lagi relevan menjadi dasar hukum bagi AI robotik karena peraturan tersebut dirancang untuk mengatur benda mati.

Konsep hukum in loco parentis

Oleh karena itu, Taufik menawarkan konsep hukum in loco parentis, yaitu konsep ketika orang tua mengalihkan hak dan kewajibannya kepada guru atau lembaga pendidikan saat menitipkan anaknya. Melalui analogi ini, AI robotik dipersamakan dengan anak dalam perwalian, sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan AI robotik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkannya.

“Tentu saya sangat menyadari bahwa konsep ini tidak mudah. Namun, ini merupakan tawaran konsep sederhana untuk meminimalisasi tindakan-tindakan merugikan yang mungkin dilakukan oleh AI robotik,” ujarnya.

Terdapat pula konsep lain yang merumuskan bahwa apabila pertanggungjawaban tidak dapat dikenakan kepada pihak-pihak terkait, AI robotik tersebut harus dihancurkan. Oleh sebab itu, Taufik menilai penerapan konsep-konsep yang melibatkan AI robotik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan teori pemidanaan dan pertanggungjawaban hukum perdata.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Vanny Aldilla, menambahkan bahwa saat ini sudah ada penggunaan atau invensi alat-alat teknis untuk memastikan AI robotik bekerja sesuai instruksi. Meskipun demikian, ia mengakui risiko malfungsi AI robotik masih tinggi sehingga pelaksanaan audit berkala sangat diperlukan.

Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat AI robotik bukanlah subjek hukum yang dapat dipidana. Oleh karena itu, Vanny berpendapat bahwa pemaparan Taufik menjadi pemantik penting terkait kemungkinan pengenaan tanggung jawab terhadap orang di balik sistem AI robotik.

Untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran AI robotik, ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Pertama, menilai apakah AI dirancang secara tidak sempurna. Apabila hal ini terjadi, pengembang sistem dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kedua, menilai apakah sistem dioperasikan dengan cara yang salah. Jika ini yang terjadi, operator dan pengguna perlu diperiksa untuk melihat apakah mereka memiliki andil dalam pelanggaran hukum, misalnya memberikan instruksi yang melanggar norma dan etika hukum.

Ketiga, menilai apakah output yang dihasilkan melanggar hak cipta dan menimbulkan kerugian. “Tentunya, semua ini bergantung pada pembuktian peran, kendali pengawasan, dan hukum positif yang berlaku,” pungkas Vanny.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info