Dalam memberlakukan moratorium, Iqbal berpendapat harus dimulai dari perusahaan BUMN. Pasalnya, banyak BUMN yang menggunakan pekerja outsourcing, bahkan tak jarang penggunaannya menyalahi aturan.
“Jadi bukan sekedar himbauan lisan, itu hanya retorika,” kata Iqbal mengkritik janji yang disuarakan Muhaimin untuk moratorium izin perusahaan outsourcing. Menurut Iqbal harus ada aturan dalam bentuk tertulis agar moratorium tersebut dapat dijalankan.
Senada, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan jika Pemda Jawa Timur mampu menerbitkan aturan untuk moratorium izin perusahaan outsourcing, kenapa Muhaimin tidak dapat melakukan itu. “Jangan cuma lip service, kalau serius, ajak seluruh elemen buruh untuk bahas peraturan outsourcing,” tegas Nining.
Terpisah, Ketua Indonesia Outsourcing Association, Wisnu Wibowo mengaku setuju bila ada penindakan terhadap perusahaan outsourcing yang melanggar aturan. Namun ia menyayangkan bila ada pembuatan kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan desakan satu kelompok.
“Bila kebijakan itu dibuat berdasarkan peraturan, itu baik-baik saja. Tapi ini kan tidak. Outsourcing ini kan sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan MK menyetujui hal itu,” kata Wisnu kepada hukumonline, Rabu (18/7).
Lebih jauh Wisnu berharap pemerintah mau memikirkan dampak atas rencana moratorium itu. Misalnya soal nasib para pekerja outsourcing. Mengutip data dari serikat pekerja, Wisnu mengatakan ada sekira 40 juta pekerja outsourcing. “Nah kalau outsourcing tidak diperkenankan atau dibubarkan, itu mau kemana pekerja-pekerja outsourcing itu?” pungkasnya.
