Kendati sudah terdapat UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, namun secara resmi belum adanya perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Masih diperlukan aturan turunan berupa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum yang menandakan resminya perpindahan aktivitas ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah mengucapkan soal target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun ke depan. Artinya, pada 2028 ditargetkan pembangunan rampung menyeluruh satu tahun sebelum selesainya pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan rencana tersebut disampaikan dalam retret menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang beberapa hari lalu. Terlepas target tersebut, DPR prinsipnya merespons positif target pemerintahan Prabowo Subianto yang bakal menyelesaikan infrastruktur dan pembangunan ekosistem di IKN.
“Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang merupakan turunan dari UU IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” ujarnya kepada Hukumonline, Minggu (27/10/2024) malam.
Baca juga:
- "Mengendus" Berbagai Permasalahan Hukum di Balik Mundurnya Pimpinan Otorita IKN
- Agar Kian Lincah, UU IKN Terbaru Beri Beragam Kewenangan OIKN
- Begini 9 Isu dalam UU IKN Terbaru
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menegaskan alat kelengkapan yang dipimpinnya bakal mengawal dan bekerja secara serius dengan tiga fungsi konstitusional DPR. Seperti fungsi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.
Dalam hal penganggaran misalnya, Komisi II menurut Rifqi berharap betul agar Badan Otorita IKN yang notabene mitra kerja komisi yang dipimpinnya diberikan kewenangan lebih. Yakni terkait dengan kewenangan pembangunan dan penataan infrastruktur di IKN. Apalagi berdasarkan informasi yang didapat Rifqi, Presiden Prabowo telah menunjuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN dibuktikan dengan pengiriman surat presiden kepada pimpinan DPR.
