“Kami di DPR berkomitmen mempercepat pembahasan RUU PPRT ini agar segera menjadi payung hukum untuk menangani setiap kasus eksploitasi dan kekerasan yang menimpa PRT,” imbuhnya.
Selain itu Willy mengatakan RUU PPRT akan diformulasikan menjadi UU yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Baik bagi para pekerja, pemberi kerja, dan negara. Dia berjanji bersama anggota dewan lainnya bakal menyelesaikan dengan sebaik-baiknya RUU PPRT agar bermanfaat demi kesejahteraan dan perlindungan maksimal bagi PRT.
“Serta menjamin hubungan kerja yang konstruktif, sehat, dan saling melindungi, antara PRT dengan pemberi kerjanya,” urainya.
Baginya, pembahasan RUU PPRT harus melibatkan partisipasi publik secara layak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Willy juga menegaskan RUU PPRT dirancang dengan komprehensif, sehingga menghindari tumpang tindih dengan UU lainnya. Dia memandang kehadiran UU PPRT juga penting untuk menegaskan perlindungan terhadap kalangan perempuan dan anak. Mengingat PRT merupakan jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan perempuan dan tidak sedikit anak di bawah umur menjalani profesi itu.
“Kami berharap seluruh stakeholder bahu-membahu dan bergotong-royong untuk memberi perlindungan kepada PRT yang menjadi korban kekerasan. Menolong mereka di awal akan sangat membantu. Masyarakat jangan segan untuk melaporkan kepada aparat hukum apabila menemukan ada peristiwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di lingkungan terdekatnya,” kata Willy.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menyebut RUU PPRT sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban profesi PRT. Dia yakin RUU PPRT akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan PRT. Dia optimis melalui UU PPRT nantinya terdapat kepastian hukum bagi profesi PRT
Periode 5 April-5 Mei 2023, Anwar menghitung telah dilakukan 11 kali pertemuan dengan 10 kementerian/lembaga terkait dan stakeholder membahas DIM RUU PPRT. Sejumlah pihak yang terlibat antara lain JALA PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, LPPPRT, serikat buruh, praktisi, akademisi, dan dinas ketenagakerjaan.
Setelah melalui pembahasan, jumlah DIM PPRT bertambah dari semula 238 menjadi 367 DIM. Dari jumlah tersebut, 79 DIM merupakan substansi baru. Sebanyak 367 DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan. “Hal ini yang mendorong pemerintah setelah menerima DIM dari DPR, kita bekerja cepat, gercep sat set, karena RUU PPRT ini memberi kepastian hukum,” ujarnya.
Anwar berharap legislatif dan eksekutif segera membahas 367 DIM dan menyepakatinya. Setelah menyepakati diharapkan segera keluar keputusan politik untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT. “RUU PPRT ini sangat urgent, sangat mendesak. Kita ingin penantian 19 tahun itu menjadi hasil dan telur itu pecah pada 16 Juni nanti,” ujarnya.
