Menanti Putusan Majelis Kehormatan MK yang Tegak Lurus
Terbaru

Menanti Putusan Majelis Kehormatan MK yang Tegak Lurus

Pembenahan sistem negara hukum dimulai dari hakim. Berbagai kalangan berharap MKMK mampu membawa perubahan bagi MK.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Kualitas dan integritas negara hukum dimulai dari hakim,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Moch Mahfud MD mempercayakan Prof Jimly sebagai Ketua MKMK dalam memutus laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim konstitusi. Dia menilai Prof Jimly merupakan sosok yang memiliki kredibilitas dan mengajak semua pihak untuk menunggu putusan MKMK yang akan dibacakan pada Selasa (7/11).

"Ya kita tunggu saja. Saya percaya pada kredibilitas Pak Jimly,” uujarnya sebagaimana dikutip dari laman Antara.

Selain itu, Mahfud mengatakan reaksi masyarakat terhadap putusan MKMK atas laporan terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden  (Cawapres) tersebut juga patut untuk ditunggu. “Apa pun putusannya nanti, kita tunggu dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan,” katanya.

Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya Prof. Muchamad Ali Safa'at berpandangan, putusan MKMK terkait dugaan pelanggaran kode etik menjadi penentu dan titik balik untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga konstitusi. MKMK bisa mengeluarkan putusan terbaik yang menjadi titik balik bagi lembaga tinggi negara tersebut untuk bisa kembali berdiri tegak dalam menjalankan kewenangannya.

“Saya berharap kepada MKMK karena putusan itu, menurut saya yang menjadi titik balik menentukan. Apakah MK bisa berdiri tegak lagi, menjalankan kewenangannya, atau sama sekali orang tidak akan percaya,” ujarnya.

Ketua Badan Pengurus Nasional (BPN) Perhimpunan Bantua Hukum dan Hak Asasi  Manuusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani berharap MKMK tidak hanya berada pada level pemeriksaan administrasi dan hukum acara saja. Tapi, mampu menggali lebih dalam kaitan antara judiciary misconduct, violation of ethical code, behavior of the judges, pelanggaran hukum acara, prosedural, administrasi, dikaitkan dengan legal error. Sehingga bisa ditelusuri apakah kejanggalan amar putusan terutama klausula ‘sedang’ yang tidak pernah diajukan dalam permohonan.

Nah, MKMK buka ruang bagi relasi legal eror dengan judiciary misconduct dan pelanggaran etik dan profesi, kalau tidak maka ini tidak akan membuat masalah terang benderang dan justru menimbulkan atau melanggengkan ketidakpercayaaan publik terhadap MK,” ujarnya.

Ketidakpercayaan publik terhadap MK, bagi Julius sangat berbahaya apalagi ke depan MK akan menangani perkara terkait pemilu. Seperti sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Bahkan dikhawatirkan mala menimbulkan pembangkangan sipil atau civil disobedience. Yakni masyarakat tidak percaya hukum dan instansi hukum.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, berharap putusan MKMK dapat membenahi MK yang sudah terpuruk dan tidak dipercaya publik. Semoga Prof Jimly dan majelis MKMK lainnya mampu menyelamatkan MK dari ketidakpercayaan yang luar biasa ini jelang pemilu 2024.

“Kalau track record kita positive thinking bahwa ini akan mengubah sesuatu,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait