Tak ingin gegabah menyikapi kabar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap upaya hukum yang dimohonkan Herry Wirawan, terpidana kasus rudapaksa terhadap 13 santriwati, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat masih menanti salinan putusan. Setelah mengantongi salinan, pihak jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan bakal mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lanjutan.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat (Jabar) Asep Nana Mulyana mengatakan salinan putusan resmi dari pengadilan menjadi modal utama jaksa dalam melaksanakan isi dari putusan. Apalagi, hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana berupa hukuman mati. Karenanya, jaksa tak boleh gegabah bertindak. Makanya perlu memperlajari terlebih dahulu materi putusan majelis kasasi.
Hingga kini Kejati Jawa Barat belum mendapat salinan putusan kasasi dari MA yang menolak upaya hukum Herry Wirawan. Ya, harapan terpidana berusia 37 tahun itu agar putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dapat diubah berujung kandas. Upaya hukum Herry tersisa peninjauan kembali (PK). Herry pun kini masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung.
“Sampai hari ini belum menerima putusan resmi. Tentu dasar eksekusi kami adalah putusan resmi,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Antara, Senin (9/1/2023).
Mantan Kajati Banten itu menegaskan, bila materi putusan tingkat kasasi menguatkan putusan tingkat banding dan pertama berupa hukuman mati, jaksa tak boleh gegabah melaksanakan eksekusi putusan. Menurutnya, hak-hak terpidana terlebih dahulu secara keseluruhan terpenuhi. Sebab pemenuhan hak-hak terpidana menjadi bagian hak asasi manusia.
Lantas kapan eksekusi putusan tersebut? Pria kelahiran Tasikmalaya 14 Agustus 1969 itu menuturkan jangka waktu proses eksekusi putusan pengadilan bergantung dari upaya hukum yang dilakukan Hery Wirawan. Bila ternyata tak lagi ada permasalahan hak-hak terpidana, maka jaksa selaku eksekutor putusan dapat melaksanakan tugasnya mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Nanti terpidana apakah melakukan upaya hukum luar biasa (PK, red) atau tidak, berikutnya memastikan lagi sampai berapa lama,” ujarnya.
