Menapaki Jalan Kemanusiaan Melalui Pro Bono
Feature

Menapaki Jalan Kemanusiaan Melalui Pro Bono

UU Advokat mewajibkan seorang lawyer untuk melakukan pro bono. Pro bono tak cuma untuk memenuhi kewajiban. Ada rasa tanggung jawab kemanusiaan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 6 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Satu pagi hari di tahun 2022, beberapa orang berdiri berbaris di pagar sebuah sekolah dasar. Mereka yang sebelumnya sudah menginap di sekitar sekolah, berupaya menahan segerombolan petugas Satpol PP, yang sudah berkumpul di luar pagar sekolah. Tujuan kedatangan petugas berseragam coklat itu adalah untuk mengambil alih lahan sekolah, yang katanya akan dibangun sebuah masjid.

Pihak yang berbaris melindungi sekolah mencoba melakukan komunikasi dan meminta surat-surat resmi kepada petugas yang datang. Dengan segala cara, mereka yang tergabung dalam Tim Advokasi Tim SDN 1 Pondok Cina, berupaya untuk melindungi sekolah dari penggusuran. Sempat terjadi ketegangan hingga adu mulut antar keduanya, syukur tak sampai mengarah ke kontak fisik.

“Waktu itu tim kita nginep di dekat SD. Jadi tim kita buat border fisik, maksudnya menghalangi secara fisik. Ya, hanya adu mulut. Tidak sampai bentrok fisik,” kata Alghiffari Aqsa yang ikut tergabung dalam Tim Advokasi SDN 1 Pondok Cina.

Baca Juga:

Peristiwa itu terjadi di SDN 1 Pondok Cina, Depok. Bermula dari keputusan Wali Kota Depok untuk memindahkan SDN 1 Pondok Cina, yang kemudian memunculkan penolakan sekaligus amarah dari wali murid. Keputusan itu dinilai diambil secara sepihak tanpa melibatkan wali murid.

Alghiffari mengungkap pendekatan yang dilakukan Pemprov Kota Depok untuk mengambil alih sekolah merugikan sekaligus memberikan dampak psikis kepada para murid. Karena dalam satu waktu, murid-murid terpaksa harus melangsungkan proses belajar mengajar tanpa kehadiran tenaga pengajar, bahkan mereka tak bisa menjalani ujian akhir sekolah dengan tenang.

Managing Partner Amar Law Firm & Public Interest Law Office, itu mengatakan kala itu Dinas Pendidikan melarang guru-guru untuk datang mengajar ke sekolah. Akhirnya, peran dan tugas guru tersebut digantikan oleh mahasiswa yang bertindak sebagai relawan. Miris.

Hukumonline.com

Managing Partner Amar Law Firm & Public Interest Law Office, Alghiffari Aqsa.

Cerita lain dituturkan oleh Zubaidah Jufri. Managing Partner SIP Law Firm ini mengaku pernah menangani perkara sengketa waris. Saat menangani sengketa keluarga tersebut, dalam hati dia merasa miris dan sedih. Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, justru memicu konflik bagi yang masih hidup.

“Kadang terenyuh. Sudah dikasih harta gratis dari orang tua, tapi malah jadi perpecahan. Harusnya fokus saja mendoakan orang tua,” ucap Zubaidah.

Meski sudah lama terjadi, penanganan sengketa waris itu nyatanya menjadi suatu hal yang tidak bisa dia lupakan. Bagaimana tidak, Zubaidah bersama tim harus menghabiskan waktu satu tahun untuk mendamaikan semua pihak. Saat sengketa itu selesai, Zubaidah merasa lega.

Selama dua belas bulan, Zubaidah bersama tim terus berjibaku untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa lewat mediasi. Komunikasi dan pendekatan-pendekatan pun dilakukan demi mendapat kata sepakat. Pertemuan demi pertemuan diadakan sambil mempelajari karakter tiap ahli waris. Tak sedikit, kata-kata kasar diterima oleh pihaknya. Tetapi berkat kesabaran dan memberikan pemahaman kepada semua pihak, kata kesepakatan pun tercapai.

Profesionalisme dan Kemanusiaan

Diakui Alghiffari, penanganan kasus SDN 1 Pondok Cina merupakan salah satu kasus pro bono. Baginya, menangani perkara pro bono bukan sekadar bagian dari kewajibannya sebagai seorang advokat. Namun lebih dari itu, pro Bono seperti panggilan kemanusiaan. Dia berupaya menyeimbangkan perannya, tak hanya sebagai advokat yang mementingkan profit, tetapi juga mengedepankan kepentingan sesama manusia.

Apalagi jika melirik ke masa lalu, Alghiffari adalah seorang advokat publik yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sehingga dia merasa DNA pro bono atau memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, sudah mengalir di dalam dirinya.

Bahkan dalam praktiknya, dia tetap bersikap profesional saat menangani perkara profit dan pro bono. Tak ada perbedaan perlakuan, kendati dia mengakui mengurus perkara pro bono jauh lebih melelahkan ketimbang perkara-perkara profit, karena melibatkan emosi. Bahkan tak ada jadwal yang jelas, semua harus siap siaga saat publik membutuhkan.

Tak jarang tim pro bono dari kantor hukum yang didirikan yakni Amar Law Firm, harus menginap di lokasi  sengketa ataupun melakukan pertemuan dengan klien dan pihak lainnya. Sepanjang tahun ini, Alghiffari mengaku timnya sudah menyelesaikan kasus pro bono sebanyak 400 jam.

“Kasus public interest pro bono itu bebannya seringkali lebih berat. Tapi sebagai seorang advokat, harus profesional. Oh karena ini pro bono, lalu kualitasnya dikurangi. Enggak boleh begitu,” tuturnya.

Hukumonline.com

Managing Partner SIP Law Firm, Zubaidah Jufri.  

Demikian pula bagi Zubaidah. Dia menegaskan pro bono tak hanya sekadar menjalankan kewajiban advokat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai manusia. Memang, ada perasaan lain yang muncul ketika menangani perkara pro bono, namun tetap harus mengedepankan profesionalisme. Semua kasus yang ditangani dilakukan dengan sepenuh hati.

“Memang ada perasaan lain saat menangani kasus pro bono, tapi tetap harus profesional. Karena memang hari-hari sudah biasa menghadapi orang berkonflik,” ujarnya.

Sekadar catatan, Amar Law Firm & Public Interest Law Office adalah saltu peraih penghargaan kategori komitmen tertinggi firma hukum dengan 1-10 pengacara di bidang litigasi dalam ajang Indonesia Pro Bono Awards 2022 yang diselenggarakan Hukumonline.

Pun halnya dengan SIP Law Firm pernah mendapatkan sejumlah penghargaan dalam acara Top 100 Indonesian Law Firms 2022 yang diselenggarakan oleh Hukumonline. Penghargaan yang diberikan kepada SIP Law Firm adalah adalah Peringkat Pertama dalam Kategori the Largest Litigation Practice Law Firm of The Year, peringkat 6 dalam Kategori Top 100 Indonesian Law Firm 2022; dan salah satu nominasi dalam Kategori the Indonesian Largest Law Firms.

Tahun sebelumnya, SIP Law Firm juga mendapatkan penghargaan Peringkat Pertama dalam Kategori Top 30 Largest Law Firms: Litigation Practice 2021 and Peringkat ke-10 dalam Kategori Top 100 Indonesian Law Firm 2021 dan Hukumonline Award for Law Firm with Exceptional Dedication for Pro bono Work for Law Firm With 31 or More Lawyers Category.

Gratis dan Cuma-cuma

Pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Pihak yang wajib memberikan layanan pro bono ini adalah pengacara atau advokat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Untuk mempermudah advokat melaksanakan kewajiban pro bono, biasanya organisasi advokat turut menyediakan program bantuan hukum. Misalnya saja Peradi SAI yang membentuk Komite Bantuan Hukum. Komite ini akan mengkoordinir semua DPC Peradi di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat.

“Jadi Peradi SAI itu punya program bantuan hukum kepada masyarakat miskin, marjinal dan terlupakan, namanya Komite Bantuan Hukum,” kata Sekjen Peradi SAI, Patra M Zein.

Karena sifatnya adalah pro bono maka Patra menegaskan pelayanan hukum ini gratis tanpa meminta imbalan, uang jasa, uang transportasi, dan juga administrasi kepada pencari keadilan. Menurutnya, banyak advokat beranggapan bahwa memberikan memberikan bantuan hukum tanpa uang jasa tapi menerima uang transportasi termasuk memberikan bantuan hukum secara gratis.

“Namun pemberian uang transportasi seringkali juga memberatkan pencari keadilan bahkan seringkali jadi cara bagi advokat untuk tetap mendapatkan imbalan,” tegasnya.

Hukumonline.com

Sekjen Peradi SAI, Patra M Zein.

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, Patra menyebut ada tiga mekanisme pemberian bantuan hukum di Peradi SAI. Pertama, para pencari keadilan dapat mendatangi Sekretariat DPC jika membutuhkan konsultasi hukum. Kedua, bekerjasama dengan institusi penegak hukum, seperti Pengadilan melalui kegiatan Pos Bantuan Hukum, menjadi kuasa hukum dalam persidangan pidana. Ketiga, melalui program masing-masing DPC seperti pendidikan hukum di Lapas.

Alamat dan kontak sekretariat DPC dapat diakses di website www.peradi.org. Dalam situs ini juga dimuat sejumlah aktivitas pro bono yang dilakukan oleh DPC. Peradi SAI juga telah menerbitkan Panduan Pro Bono dalam situs ini, termasuk formulir individu dan Kantor Hukum, untuk penyedia bantuan hukum.

Patra juga menegaskan bahwa Peradi telah memulai tradisi pemberian penghargaan bagi Komite Bantuan Hukum DPC yang aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan menggunakan Sistem Informasi Advokat (SIA), setiap anggota Peradi SAI dapat melaporkan kegiatan bantuan hukum yang dilakukan. Sekarang, sifatnya masih sukarela (volunteer). 

Kerja Advokat Pro Bono tidak terbatas hanya konsultasi dan pendampingan hukum. Penelitian, pelatihan/mengajar, dan menyusun dokumen hukum adalah juga kerja Pro Bono. Oleh karenanya Advokat Pro Bono PBH PERADI-SAI dapat melakukan kegiatan seperti advokasi dan bantuan hukum; penelitian; pelatihan atau mengajar; dan penyusunan dokumen hukum.

Sementara itu, Alghiffari menambahkan bahwa pro bono tidak dapat dilepaskan dari advokat. Menurutnya, sejarah advokat pertama di dunia adalah sosok yang membela masyarakat miskin tanpa bayaran. Setelah berganti zaman, profesi advokat menjadi komersil. Maka untuk berbuat baik kepada orang miskin dan tidak mampu, muncullah charity atau sekarang disebut bantuan hukum.

“Makanya pro bono itu bagian yang gak bisa dilepaskan dari profesi advokat, memberikan manfaatnya kepada publik,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info