Belum adanya kepastian tindak lanjut nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi mengharuskan pemerintah dan DPR segera mencari titik temu, khususnya terkait keberadaan lembaga independen yang bakal mengelola data pribadi masyarakat. Sebab, kedua belah pihak bertahan dengan argumentasinya masing-masing soal keberadan lembaga yang mengelola data pribadi masyarakat tersebut.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan masing-masing fraksi memiliki pandangan terkait keberadaan lembaga pengelola data pribadi masyarakat. Tapi, mayoritas fraksi menginginkan lembaga pengelola data pribadi masyarakat bersifat independen. Namun demikian, semuanya bergantung dari kesepakatan antar fraksi yang bakal ditentukan pada pekan depan.
Fraksi Nasdem, kata Farhan, mendukung konsep yang disodorkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yakni lembaga tersebut berada di bawah kementerian langsung secara operasional. Tapi secara prinsip, tetap berada di bawah presiden.
Anggota Komisi I DPR Nico Siahaan punya pandangan berbeda. Menurutnya, banyak negara mengadopsi pengaturan lembaga yang bersifat independen dalam mengelola dan melindungi data pribadi masyarakat. Tapi rupanya, kata “independen” di dalam negeri menjadi simpang siur apakah independen berada di dalam atau di luar pemerintahan.
“Maksud kami, kalau badan independen misalnya dikepalai oleh komisioner seperti KPK, KPU, Komnas HAM. Itulah kira-kira yang disebut independen,” ujarnya melalui keterangannya di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (2/6/2022).
Baca Juga:
- Urgensi Perusahaan Memahami Perlindungan Data Pribadi dan Serangan Siber
- RUU PDP Mulai Dibahas, Pembentukan Otoritas Independen Jadi Sorotan
Bagi Nico, perlunya lembaga independen agar ke depannya semua institusi negara dan swasta yang memiliki kepentingan mengumpulkan dan mengolah data pribadi masyarakat dapat diawasi dengan baik. “Jadi bukan data sudah dikumpulkan ditaruh di server semata, tidak begitu. Seharusnya, mengumpulkan data dan memberikannya secara sadar, sehingga lembaga pemerintah ini harus punya kesadaran tinggi dan sekarang ini kesadarannya belum,” ujarnya.