Dia menilai, metode omnibus law cenderung menyembunyikan hal yang detil dan menyederhanakan masalah. Masyarakat pun sulit mengawasi pelaksanaannya, karena ketentuan yang diatur didalamnya sangat banyak. Untuk meminimalisir kelemahan omnibus law, Bivitri mengusulkan agar penyusunannya dibagi setiap klaster bidang yang sama. Misalnya, RUU Kesehatan hanya mencakup berbagai UU yang khusus terkait bidang kesehatan. Begitu pula dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011 lebih tepat masuk klaster dalam UU khusus bidang jaminan sosial.
Dia mengatakan, RUU Kesehatan mengatur klaster kesehatan dan jaminan sosial, maka pengelolaan jaminan sosial bakal diperlakukan sama seperti bidang kesehatan lainnya. Oleh karena itu, RUU Kesehatan mengubah posisi BPJS yang selama ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden menjadi bertanggung jawab kepada menteri.
Bivitri berpendapat, dengan menempatkan BPJS berada di bawah menteri malah berpotensi besar terjadi benturan kepentingan, mengingat dana peserta yang dikelola BPJS mencapai ratusan triliun rupiah. Besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang jika UU 40/2004 dan UU 24/2011 diatur dalam RUU Kesehatan berdampak penyelenggaraan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS bakal terhambat. Lagi-lagi, peserta BPJS yang menanggung dampaknya.
“Itu risikonya kalau struktur kelembagaan BPJS tidak seperti sekarang (bertanggung jawab langsung kepada Presiden,-red),” ujarnya.
Pembentuk UU boleh jadi khawatir bila jaminan sosial tidak di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan alasan pengawasan. Padahal menurut Bivitri, pengawasan tak melulu harus dilakukan kementerian. Pengawasan bisa dibentuk melalui struktur lembaga tersebut. Misalnya, ada Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masyarakat.
“Tak berarti jika di bawah kementerian kemudian tidak ada persoalan, akan menjadi lebih baik dan independen,” katanya.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, mengatakan BPJS merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kemenkes. Tapi dalam RUU Kesehatan, posisi BPJS bakal ditempatkan di bawah Menteri. Menurutnya ada pandangan yang menyebut pergeseran penempatan BPJS berada di bawah kementerian sesuai dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian diganti dengan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Baginya, terbitnya Perppu 2/2022 malah menimbulkan persoalan. Kebijakan yang diterbitkan dengan acuan UU 11/2020, menurutnya malah menimbulkan kekacauan kebijakan. Termasuk memaksakan menempatkan BPJS di bawah kementerian sebagaimana diatur RUU Kesehatan. “Apa tujuannya ini diubah (posisi BPJS menjadi di bawah Menteri,-red)?. Saya curiga ada korupsi kebijakan,” pungkasnya.
