Mendorong Dikeluarkannya UU SJSN dan BPJS dari RUU Kesehatan
Terbaru

Mendorong Dikeluarkannya UU SJSN dan BPJS dari RUU Kesehatan

Karena klaster kesehatan berbeda dengan pengelolaan jaminan sosial. Besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang jika UU SJSN dan UU BPJS diatur dalam RUU Kesehatan berdampak terhambatnya penyelenggaraan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Pengajar STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti.
Pengajar STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti.

Penolakan sejumlah kalangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang merevisi sejumlah UU. Seperti halnya UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kalangan serikat buruh misalnya, menolak UU 40/2004 dan UU 24/2011 masuk RUU Kesehatan yang penyusunannya menggunakan metode omnibus law. Alasannya, posisi BPJS Kesehatan menjadi sub ordinat di bawah Kementerian.

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti, berpendapat RUU Kesehatan cenderung banyak mengatur berbagai bidang terkait kesehatan. Seperti penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, organisasi profesi kesehatan dan lainnya. Tercatat 9 UU yang masuk RUU Kesehatan untuk direvisi. Nah kesembilan UU ternyata tak semuanya tentang kesehatan. Tapi 2 UU diantaranya soal jaminan kesehatan yakni UU 40/2004 dan UU 24/2011.

Mengingat bidang kesehatan dan jaminan sosial adalah dua hal yang berbeda, Bivitri menyebut kedua klaster itu tidak tepat diatur secara bersama dalam RUU Kesehatan. Jaminan sosial mengatur hal yang berbeda dengan klaster kesehatan. Misalnya mengelola keuangan yang digunakan untuk membayar klaim manfaat jaminan sosial dan lainnya.

Bivitri menerangkan, pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang dimandatkan konstitusi kepada pemerintah. Sementara jaminan sosial merupakan mandat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

“Kalau klaster kesehatan dan jaminan sosial dijadikan satu dalam RUU Kesehatan itu tidak tepat karena masing-masing memiliki paradigma yang berbeda. Jadinya nanti bisa kacau,” ujar Bivitri dalam sebuah diskusi bertema RUU Kesehatan, Jumat (24/2/2023) kemarin.

Baca juga:

Rancangan aturan yang menggunakan metode omnibus law, menurut Bivitri terdapat kelemahan. Antara lain rawan digunakan pihak tertentu untuk memasukan kepentingannya karena yang diatur dalam omnibus law tergolong banyak. Omnibus law merupakan cara cepat merevisi UU, padahal dalam menyusun kebijakan butuh ketelitian.

Dia menilai, metode omnibus law cenderung menyembunyikan hal yang detil dan menyederhanakan masalah. Masyarakat pun sulit mengawasi pelaksanaannya, karena ketentuan yang diatur didalamnya sangat banyak. Untuk meminimalisir kelemahan omnibus law, Bivitri mengusulkan agar penyusunannya dibagi setiap klaster bidang yang sama. Misalnya, RUU Kesehatan hanya mencakup berbagai UU yang khusus terkait bidang kesehatan. Begitu pula dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011 lebih tepat masuk klaster dalam UU khusus bidang jaminan sosial.

Dia mengatakan, RUU Kesehatan mengatur klaster kesehatan dan jaminan sosial,  maka pengelolaan jaminan sosial bakal diperlakukan sama seperti bidang kesehatan lainnya. Oleh karena itu, RUU Kesehatan mengubah posisi BPJS yang selama ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden menjadi bertanggung jawab kepada menteri.

Bivitri berpendapat, dengan menempatkan BPJS berada di bawah menteri malah berpotensi besar terjadi benturan kepentingan, mengingat dana peserta yang dikelola BPJS mencapai ratusan triliun rupiah. Besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang jika UU 40/2004 dan UU 24/2011 diatur dalam RUU Kesehatan berdampak penyelenggaraan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS bakal terhambat. Lagi-lagi, peserta BPJS yang menanggung dampaknya.

“Itu risikonya kalau struktur kelembagaan BPJS tidak seperti sekarang (bertanggung jawab langsung kepada Presiden,-red),” ujarnya.

Pembentuk UU boleh jadi khawatir bila jaminan sosial tidak di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan alasan pengawasan. Padahal menurut Bivitri, pengawasan tak melulu harus dilakukan kementerian. Pengawasan bisa dibentuk melalui struktur lembaga tersebut. Misalnya, ada Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masyarakat.

“Tak berarti jika di bawah kementerian kemudian tidak ada persoalan, akan menjadi lebih baik dan independen,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, mengatakan BPJS merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kemenkes. Tapi dalam RUU Kesehatan, posisi BPJS bakal ditempatkan di bawah Menteri. Menurutnya ada pandangan yang menyebut pergeseran penempatan BPJS berada di bawah kementerian sesuai dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian diganti dengan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Baginya, terbitnya Perppu 2/2022 malah menimbulkan persoalan. Kebijakan yang diterbitkan dengan acuan UU 11/2020, menurutnya malah menimbulkan kekacauan kebijakan. Termasuk memaksakan menempatkan BPJS di bawah kementerian sebagaimana diatur RUU Kesehatan. “Apa tujuannya ini diubah (posisi BPJS menjadi di bawah Menteri,-red)?. Saya curiga ada korupsi kebijakan,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info