Penguasaan tambang di Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai penetap kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dalam pembangunan sumber daya, bisnis, keteknikan, lingkungan, serta keselamatan pertambangan.
Hal ini disampaikan oleh Managing Partner Kantor Hukum Andriansyah Tiawarman K & Partners (ATP Law Firm), Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. dalam seminar bertajuk ‘Perpajakan dan Hukum Pertambangan’. Seminar hasil kerja sama antara Fisca Hutama Consulting dan Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) ini diselenggarakan di PPR Hangout Place, Bahodopi, Morowali—sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia—pada Senin (7/8).
Sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan kandungan nikel berkualitas, Morowali sendiri telah menjadi bagian hilir dari industri nikel berskala besar di Indonesia. Diketahui, banyak penduduk Morowali adalah pendatang yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan setempat. Mengingat banyaknya perusahan pertambangan di Morowali, para peserta seminar sebagian besar juga berasal dari perusahaan-perusahaan tambang dan asosiasi pekerja.
Ketua Umum DPN PERKHAPPI, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. berharap, melalui kegiatan ini PERKHAPPI dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan anggota mengenai hal-hal terbaru. Hal ini penting, mengingat diperlukannya pemahaman mendalam dari aspek perpajakan dan pertambangan bagi masyarakat, pemerintah, dan pengusaha di Morowali. "Semoga bisa bermanfaat, ilmu yang diberikan bisa diterima dengan baik, dan juga kegiatan ini bisa dilanjutkan di tempat-tempat lain," kata Faisal.
Sarankan Revolusi Mental
Pada kesempatan ini, Andriansyah yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PERKHAPPI, mempresentasikan topik Kaidah Hukum Pertambangan dan Diskursus dalam Pelaksanaannya. Dalam diskursus pelaksanaannya, harus mengacu pada kaidah teknis pertambangan yang baik yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Pada intinya, kaidah tersebut mengamanatkan adanya pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
"Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk menguasai sumber kekayaan negara seperti migas dan mineral. Namun memang, spirit penguasaan oleh negara harus bermuara kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegas Andrian.
Terhadap kendala dan hambatan yang ada, Andrian turut memberikan sejumlah saran dan inisiasi, salah satunya adalah revolusi mental dan struktural terhadap pejabat perizinan dan aparat penegak hukum dalam bidang pertambangan. Hal ini, tentunya harus disertai partisipasi aktif dari masyarakat yang mengawasi pelaksanaannya.