Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong pemerintahan sekarang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pencegahan korupsi agar lebih maksimal.
“Agar kasus korupsi tidak meningkat terus, di akhir jabatan Presiden Joko Widodo untuk memperbaikinya dengan cara mengesahkan undang-undang perampasan aset,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dilansir Antara.
MAKI mengamini laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait tren kasus korupsi yang meningkat dari tahun ke tahun, selama lima tahun terakhir. Bahkan menurut Boyamin, kasus korupsi justru meningkat dalam delapan tahun terakhir.
"Saya berani mengatakan itu. Justru delapan tahun terakhir sudah meningkat (kasus korupsi)," ucapnya.
Baca juga:
- Beragam Usulan untuk RUU Perampasan Aset
- 4 Jenis Aset Tindak Pidana dapat Dirampas Menurut RUU Perampasan Aset
Mestinya, kata Boyamin, data ICW tersebut menjadi cerminan dan jadi bahan untuk pemerintah sekarang yang memasuki masa akhir jabatannya, dan meninggalkan kebijakan pencegahan korupsi yang kuat.
Selain mengesahkan RUU Perampasan Aset, kata dia, pemerintah juga dapat memperbaiki upaya pencegahan korupsi dengan mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak mentaati putusan MK terkait tindak pidana korupsi dan undang-undang berkaitan dengan kementerian.
MAKI berharap pemerintahan sekarang meninggalkan atau meningkatkan kebijakan yang bagus terkait pemberantasan korupsi.
"Kalau tidak ya sudah, pemerintahan ke depan akan semakin sulit untuk menegakkan hukum dan membersihkan negara dari korupsi, baik dari penegakan hukum maupun pencegahan," tutur Boyamin.
Boyamin menambahkan, laporan ICW hendaknya menjadi rujukan bagi pemerintah sekarang maupun pemerintahan yang akan datang.
ICW merilis laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023, di mana jumlah kasus korupsi meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan rilis ICW, kasus korupsi tahun 2019 sebanyak 271 kasus dengan 580 tersangka; tahun 2020 sebanyak 444 kasus dengan 875 tersangka; tahun 2021 sebanyak 533 kasus dengan 1.173 tersangka; tahun 2022 579 kasus dengan 1.396 tersangka.
Pada tahun 2023, terjadi lonjakan kasus korupsi yang tercatat 791 kasus dengan 1.695 tersangka.
Menurut ICW, penyebab meningkatnya kasus korupsi karena dua faktor, yakni tidak optimal-nya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dan, strategi pencegahan korupsi belum berjalan maksimal.
Pemerhati antikorupsi Yudi Purnomo menyebut temuan ICW sebagai bahan evaluasi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk membuat strategi lebih efektif mencegah dan memberantas korupsi.
“Saya pikir temuan ICW ini menjadi evaluasi misalnya KPK, Kejaksaan maupun kepolisian untuk saling berkoordinasi, bagaimana cara mencegah korupsi yang lebih efektif,” kata Yudi.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai, peningkatan jumlah kasus korupsi tahun 2023 berdasarkan laporan ICW tersebut terjadi karena banyak faktor, termasuk juga keberanian masyarakat untuk melapor, dan tindak lanjut dari penegak hukum.
Namun, di satu sisi, kata dia, kenaikan jumlah pengusutan kasus korupsi tersebut tentu memprihatinkan. Artinya, pencegahan korupsi yang dilakukan terkait pembangunan sistem belum begitu sukses.
“Begitu juga dengan integritas orang dan terakhir efek jera bagi para koruptor,” ujarnya.
Yudi yang kini berkarir sebagai ASN Polri ini mengatakan, untuk menyikapi naiknya angka kasus korupsi tersebut, semua pihak harus kembali fokus dalam masalah pemberantasan korupsi, karena saling terkait satu dengan yang lainnya.
“Memang secara kuantitas naik, tentu secara kualitas seperti apa, modusnya bagaimana, kemudian jumlah korupsinya sebesar apa kerugian negaranya,” kata Yudi.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu menekankan evaluasi khusus terkait penindakan tindak pidana korupsi harus dibuat efek jera bagi para koruptor, dengan memberikan hukuman maksimal sesuai ancaman korupsi yang dilakukannya.
Selain itu, kata dia, perlu ada aturan baru setelah Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan yang dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), agar narapidana korupsi yang kooperatif atau menjadi justice collaborator (JC) yang bisa mendapat remisi.
“Kemudian ada pekerjaan rumah lagi, yaitu undang-undang perampasan aset yang belum disetujui sampai saat ini,” kata Yudi.
