Gelombang aksi demonstrasi para perangkat kepala desa dua hari lalu yang menuntut adanya revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mengatur perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dalam satu periode. Kalangan parlemen dan Istana prinsipnya merespon positif dengan alasan yang relevan. Tapi, langkah utama memasukkan UU Desa dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Priroitas terlebih dahulu.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan aspirasi para perangkat kepala desa yang mendorong revisi UU 6/2014 terkait perubahan dalam Pasal 39 yang mengatur masa jabatan kepala desa. Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyebutkan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.
Selain itu, merevisi Pasal 72 agar dana desa dikembalikan ke fungsi awal dalam menjaga keutuhan desa berdaulat. Menurutnya, revisi UU Desa sudah masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2019-2024. Karenanya perlu didorong agar dapat masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023. Dengan begitu, DPR dan pemerintah dapat duduk bersama membahas usulan para kepala desa secara efektif dan efiisien.
“Agar tidak berlarut dan mengganggu stabilitas politik. Mengingat saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Peran kepala desa dalam menstabilkan suhu politik sangat besar, sehingga status mereka juga sudah harus ada kejelasan,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).
Baca Juga:
- Parlemen-Istana Respons Positif Desakan Perpanjangan Masa Jabatan
- Koalisi Desak Presiden dan DPR Cabut Perppu Cipta Kerja
Mantan Ketua DPR RI yang ke-20 itu menilai pemerintah sudah seharusnya peduli dengan kepala desa. Dibuktikan di penghujung 2022, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDT) menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2023, pemerintah desa sudah dapat membelanjakan 3 persen dari dana desa untuk kebutuhan belanja operasional pemerintah desa.
“Ditindaklanjuti dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditujukan kepada bupati/walikota yang memiliki desa,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana mengatakan aspirasi perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun dari perspektif negara hukum demokratik mesti dilihat sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan yang demokratik. Sebab dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, aspirasi tersebut menjadi indikator politik hukum UU 6/2014 mengatur masa jabatan tidak berada di ruang publik yang statis, tapi ruang publik amat dinamis. Pemerintah dan DPR mesti merespon positif aspirasi tersebut karena konfigurasi hukum dan politiknya sangat responsif dan memenuhi asas partisipasi publik.
Menurutnya, BPHN merespon positif aspirasi usulan perubahan masa jabatan kepala daerah. Karenanya, negara mesti hadir menjawab tuntutan atau kebutuhan hukum dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, usulan merevisi U 6/2014 sudah masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2019-2024 dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pengusulnya.
“Untuk dapat dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2023 Perubahan, perlu ada pembicaraan bersama antara DPD RI dan DPR RI apakah prakarsa RUU Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tetap ada di DPD RI, DPR RI, atau Pemerintah,” ujarnya.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember itu melanjutkan soal pembahasan penetapan RUU dalam Prolegnas dan siapa pemrakarsanya perlu dibicarakan secara musyawarah mufakat antara DPR, DPD dan pemerintah. Terpenting, merespon usulan perubahan masa jabatan kepala desa terletak pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas. Termasuk meliibatkan peran serta masyarakat secara bermakna.
Baginya, agar dapat terpenuhi berbagai syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-uundangan, perlu disiapkan berbagai kajian mendalam secara komprehensif dari sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis soal usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah menjadi 9 tahun dalam satu periode kepemimpinan.
“Itu nanti harus dituangkan dalam Naskah Akademik Perubahan RUU Nomor 6 Tahun 2014 yang dapat menjelaskan dan menjustifikasi argumentasi untuk mengubah masa jabatan ini,” katanya.
