Sebuah norma pasal ternyata dapat mati dua kali. Itulah yang terjadi pada delik penghinaan terhadap pemerintah. Pada 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) telah “menguburnya” melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, norma Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP lama dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai kedua pasal tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat.

Hampir dua puluh tahun kemudian, ruhnya muncul kembali dengan nomor pasal dan rumusan berbeda dalam Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 KUHP 2023. Delik aduan, pembatasan objek, dan pengecualian bagi kepentingan umum memang membedakannya dari norma lama. Namun, perubahan itu belum menghilangkan cacat utamanya yaitu lembaga negara tetap diperlakukan sebagai pemilik kehormatan yang harus dilindungi dengan pidana, sedangkan batas antara kritik dan penghinaan tetap bergantung pada penilaian yang subjektif. Norma yang telah dinyatakan inkonstitusional itu dibangkitkan dalam tubuh pasal baru. Inilah pasal zombi.
Ketika diuji, MK menebasnya kembali. Melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2026, Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 KUHP dinyatakan inkonstitusional. Putusan itu mengirim pesan terbuka, terutama kepada pembentuk undang-undang. Dibaca bersama putusan-putusan sebelumnya, Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menegaskan pesan bahwa norma yang telah dibatalkan MK tidak dapat dikembalikan hanya dengan mengubah bentuknya.
Dua pertanyaan segera muncul. Mengapa pembentuk undang-undang menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional? Dari sisi MK, apakah tindakan menebas pasal zombi memiliki landasan memadai?
Jejak Pasal Zombi
Menebas pasal zombi sebetulnya melanjutkan garis pendirian MK. Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016, MK memasang peringatan tegas yaitu apabila norma yang dinyatakan inkonstitusional dihidupkan kembali dalam revisi atau undang-undang baru, tindakan itu menjadi "bukti yang tidak terbantahkan" untuk kembali menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945.
Peringatan itu diterapkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu membedakan perlakuan terhadap partai lama dan partai baru, padahal substansi serupa telah dibatalkan melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012. MK menyebutnya "secara jelas dan terang menghidupkan kembali" norma inkonstitusional. Inkonstitusionalitas melekat pada materi muatan, bukan pada nomor pasal.
Pendirian tersebut diperkuat melalui Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 tentang penggunaan lambang negara. Larangan yang pernah dibatalkan melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 muncul lagi dalam Pasal 237 huruf c KUHP dengan sedikit perubahan redaksi. MK menemukan esensinya tetap sama, lalu membatalkannya.
Tiga putusan tersebut memperlihatkan ukuran yang digunakan MK. Yang dibandingkan tidak saja bunyi atau nomor pasal, tetapi juga materi muatan, cara kerja, dan akibat hukumnya. Norma baru dapat dipandang menghidupkan kembali norma lama apabila cacat yang menjadi dasar pembatalan tetap dipertahankan. Dengan ukuran ini, pasal zombi merupakan masalah substansi, bukan sekadar kesamaan redaksi.
Politik Zombi
Mengapa norma yang telah dibatalkan muncul kembali? Penyebabnya perlu ditelusuri dalam setiap proses legislasi. Setidaknya ada tiga kemungkinan yaitu lalai, keliru, atau sengaja.
Kelalaian dapat terjadi ketika putusan yang berkaitan dengan materi RUU luput ditelusuri atau diperhitungkan dalam pembahasan. Norma lama kemudian masuk kembali tanpa pemeriksaan terhadap alasan pembatalannya. Sementara itu, kekeliruan berbeda. Pembentuk undang-undang mengetahui adanya putusan, tetapi menganggap perubahan redaksi atau penambahan syarat sudah cukup untuk mengatasi cacat konstitusional. Padahal, yang menentukan ialah apakah perubahan tersebut benar-benar menjawab alasan pembatalan.
Namun, pasalnya boleh mati, kepentingan di balik pengulangan norma belum tentu ikut terkubur. Norma lama dapat dikembalikan karena masih berguna untuk mempertahankan kontrol, keuntungan, atau kenyamanan politik tertentu. Selama norma itu berlaku, manfaatnya dapat dinikmati pihak berkepentingan, sedangkan warga negara harus menanggung beban untuk menggugatnya kembali. Kesengajaan demikian harus ditunjukkan melalui bukti dalam proses legislasi. Indikasinya menguat apabila putusan terdahulu telah diketahui, alasan pembatalannya telah dibahas, tetapi cacat yang sama tetap dipertahankan tanpa penjelasan konstitusional yang memadai.
Penilaian atas norma karena itu perlu dibedakan dari penilaian atas motif pembentuknya. Norma dapat tetap inkonstitusional meskipun pembentuknya bermaksud memperbaiki aturan. Kegagalan memperbaiki norma tidak dengan sendirinya membuktikan kesengajaan melawan putusan. Pembedaan ini penting agar ruang perbaikan kebijakan tetap terbuka tanpa membenarkan pengulangan cacat konstitusional.
Dialog dan Pembangkangan
Tidak setiap pengaturan kembali norma yang telah dibatalkan merupakan pembangkangan. Pembentuk undang-undang masih dapat mengatur persoalan yang sama dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks Kanada, Peter Hogg dan Allison Bushell (1997) menjelaskan hubungan pengadilan dan legislator sebagai constitutional dialogue. Putusan pengadilan dapat membuka jalan bagi tanggapan legislatif melalui rumusan baru. Rosalind Dixon (2009) menekankan pentingnya kesediaan pengadilan menghormati tanggapan legislatif yang beralasan, atau reasonable legislative sequels.
Ruang tanggapan tersebut tetap terbuka bagi pembentuk undang-undang di Indonesia. Yang perlu diperiksa ialah apakah rumusan baru menjawab alasan konstitusional yang mendasari pembatalan. Perubahan nomor pasal, susunan kata, atau wadah pengaturan tidak cukup apabila cacat yang sama tetap dipertahankan. Ukurannya terletak pada substansi perbaikan, bukan sekadar adanya perubahan.
Upaya perbaikan dapat gagal memenuhi ukuran konstitusional tanpa membuktikan kesengajaan melawan putusan. Pembangkangan sengaja merupakan kesimpulan yang lebih jauh. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang mengetahui alasan pembatalan, tetapi memilih mempertahankan cacatnya untuk menyingkirkan akibat putusan. Karena itu, norma dinilai dari substansi dan akibat hukumnya, sedangkan kesengajaan pembentuknya harus ditelusuri melalui proses legislasi.
Pengalaman Negara Lain
Pasal zombi bukan kekhasan Indonesia. Dalam Madras Bar Association v. Union of India, yang diputus pada 19 November 2025, Mahkamah Agung India membatalkan ketentuan mengenai pengangkatan dan masa jabatan anggota tribunal—badan peradilan khusus. Syarat usia minimum 50 tahun dan masa jabatan empat tahun yang sebelumnya telah dibatalkan dimuat kembali dalam Tribunals Reforms Act 2021. Mahkamah Agung India menegaskan bahwa pemindahan ketentuan ke undang-undang baru tidak memperbaiki cacat konstitusionalnya.
Prancis memperlihatkan upaya perbaikan yang tetap gagal. Pada 10 Februari 2017, Dewan Konstitusi membatalkan delik mengakses situs terorisme secara berulang karena melanggar kebebasan komunikasi. Legislator kemudian mengembalikannya dengan menambahkan unsur “tanpa alasan yang sah” dan manifestasi dukungan ideologis. Namun, pada 15 Desember 2017, rumusan baru itu dibatalkan lagi. Unsur tambahan tersebut belum cukup menunjukkan adanya kehendak melakukan tindak terorisme, sementara pembatasan terhadap kebebasan komunikasi tetap tidak memenuhi ukuran konstitusional. Pengalaman Prancis menunjukkan bahwa perbaikan rumusan belum tentu menyelesaikan cacat konstitusional yang menjadi dasar pembatalan.
Jika India dan Prancis memperlihatkan bagaimana pengadilan menghadapi pengulangan norma, Kolombia menegaskan larangannya langsung dalam konstitusi. Pasal 243 melarang penguasa mereproduksi materi ketentuan yang telah dibatalkan karena alasan substantif, selama ketentuan konstitusi yang menjadi dasar pembatalannya masih berlaku.
Perbandingan tersebut membawa pembahasan kembali ke Indonesia. Apa dasar MK menebas pasal zombi? UUD 1945 memang tidak memuat larangan setegas Konstitusi Kolombia. Secara teoretis, tindakan MK bertumpu pada supremasi konstitusi dan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Secara yuridis, sifat final dan mengikat putusan menuntut pembentuk undang-undang menghormati pembatalan beserta alasan konstitusional yang mendasarinya. Mengembalikan norma tanpa memperbaiki cacat tersebut berarti mengabaikan putusan. Namun, kewenangan menebas pasal zombi juga menuntut pertimbangan yang jelas. MK harus menunjukkan alasan norma terdahulu dibatalkan, perubahan yang dibuat pembentuk undang-undang, dan mengapa perubahan tersebut belum mengatasi cacatnya. Kesimpulan bahwa norma lama dihidupkan kembali harus ditopang perbandingan dan alasan konstitusional yang memadai.
Secara praktis, pembatalan kembali diperlukan untuk menghentikan berlakunya norma yang masih mengandung cacat konstitusional dan melindungi warga dari kerugian konstitusional yang sama. Namun, pembatalan saja tidak memutus siklus pengulangan. Pembentuk undang-undang harus menjadikan putusan terdahulu sebagai pegangan ketika mengatur kembali persoalan yang sama.
Rangkaian putusan sejak Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 hingga Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 semestinya mengubah cara pembentukan undang-undang. Setiap naskah akademik perlu memetakan putusan MK yang berkaitan dengan materi RUU. Pembahasan dan harmonisasi juga harus menjelaskan alasan norma terdahulu dibatalkan, perbaikan yang telah dilakukan, perbedaan substansi norma baru, serta risiko pelanggaran hak yang masih mungkin timbul. Penjelasan tersebut harus terbaca dalam naskah akademik dan risalah pembahasan.
Tanpa telaah konstitusional, legislasi hanya berputar dalam lingkaran yang melelahkan, yaitu norma dibentuk, diuji, dibatalkan, dibangkitkan, lalu diuji lagi. Waktu dan anggaran terbuang. Warga negara kembali menanggung beban untuk melakukan koreksi. Ungkapan “kalau tidak puas dengan undang-undang, silakan menguji ke MK” terdengar demokratis, tetapi sering menjadi pintu darurat untuk meninggalkan tanggung jawab konstitusional. Tidak seharusnya MK menjadi ‘bengkel’ yang berulang kali diminta memperbaiki cacat konstitusional yang sama.
Pembentuk undang-undang boleh mencari jalan baru. Namun, norma yang telah dikubur MK tidak boleh dikembalikan dengan cacat konstitusional yang sama. Jika kembali sebagai pasal zombi, norma itu patut ditebas lagi.
*) Dr. Fajar Laksono Suroso, S.H., M.H., Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















