Menelusuri Jejak Kepahlawanan Mochtar Kusumaatmadja
OPINI

Menelusuri Jejak Kepahlawanan Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Penulis, Profesor Mochtar adalah sosok intelektual berjiwa pejuang dan pemimpin berwawasan internasional. Salah satu gagasannya mencetuskan konsep negara kepulauan yang melahirkan Deklarasi Djuanda 1957. Menjadikannya pahlawan nasional akhirnya bukan hanya patut, namun sudah saatnya.

•Bacaan 6 Menit
DD
Penulis Opini

Pada Hari Pahlawan Nasional tahun ini, Presiden RI telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi 10 tokoh anak bangsa, salah satunya adalah Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Tentu ini berita gembira, bukan hanya buat Provinsi Jawa Barat yang mengusulkannya, melainkan juga bagi para pakar hukum internasional, baik pakar di Indonesia maupun pakar di seantero dunia. Penulis turut bangga karena turut berkontribusi, sekalipun sekilas, untuk  memperkuat pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional.

Hukumonline
Hukumonline

Kiprah Profesor Mochtar Kusumaatmadja dalam Hukum Internasional

Profesor Mochtar dikenal dengan beragam kiprahnya di berbagai bidang baik di pemerintahan yang  beberapa kali sebagai Menteri,  maupun di dunia profesional sebagai lawyer. Bahkan jasanya membekas dalam dunia diplomasi saat mendamaikan konflik Kamboja dengan ide cocktail party-nya. Namun, sesuai dengan informasi yang dibacakan pada saat upacara penganugerahan pahlawan nasional oleh Presiden RI, rujukan yang dipilih sebagai alasan penganugerahan beliau sebagai pahlawan nasional adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang melahirkan Deklarasi Djuanda 1957. Gagasan ini kental dengan hukum internasional, khususnya hukum laut.

Sosok Mochtar tidak bisa lepas dari kepakarannya di bidang hukum internasional. Para pakar sering menjulukinya sebagai "Bapak Hukum Internasional Indonesia". Dia dikenal sebagai akademisi, guru besar, dan penulis buku hukum internasional yang pertama di Indonesia pada tahun 1976, yang sampai saat ini masih menjadi referensi utama bagi mahasiswa hukum di Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja tidak mungkin dipisahkan dari Deklarasi Djuanda 1957 yang berujung pada diterimanya konsepsi negara kepulauan di Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Cerita ini sudah mendarah daging dalam sejarah Indonesia dan tertera dalam berbagai buku ajaran dari tingkat SD sampai di bangku kuliah, yang dikemas sebagai cerita sukses Indonesia memperjuangkan NKRI dalam kemasan wawasan nusantara. Namun, bagaimana cerita perjuangan Indonesia di bidang hukum laut ini bisa berujung sukses sangatlah menarik, dan perlu dijadikan inspirasi bagi generasi muda.

Deklarasi Djuanda 1957 dan Tentangan Internasional

Bagi Profesor Mochtar, awal perjuangan ini bukanlah suasana yang mengenakkan, melainkan sebagai pil pahit. Perdana Menteri Djuanda menantang beliau untuk mengambil terobosan guna mengatasi rentannya pertahanan Indonesia saat itu. Rentan  akibat adanya kantong-kantong laut di antara berbagai pulau yang berstatus laut bebas, sehingga berada di luar kontrol Indonesia. Kapal-kapal militer asing, khususnya Belanda bebas hilir mudik di Laut Jawa pada saat Indonesia sedang berjuang merebut kembali Irian Barat. Situasi ini memperlemah pertahanan dan keamanan Indonesia. Desakan kuat akhirnya muncul untuk menutup kantong-kantong laut ini supaya berada di bawah kontrol Indonesia. Profesor Mochtar ketiban pekerjaan rumah ini.

Sebagai pakar hukum, mengubah status laut bebas tentu merupakan terobosan yang "menerabas" norma yang berlaku saat itu. Pakar hukum biasanya menghindari situasi ini, dan ini mengingatkan kita pada ucapan Presiden Sukarno yang berulang kali mengutip pidato aktivis buruh Jerman, Liebknecht, ‘Met jusristen kan je revolutie maken’ (Orang hukum susah diajak melakukan revolusi). Tantangan yang sulit ini harus diterima oleh sosok Mochtar yang pada akhirnya harus melahirkan terobosan itu melalui Deklarasi Djuanda 1957 yaitu menarik garis pangkal dari pulau-pulau terluar Indonesia dan menjadikan perairan di dalamnya sebagai perairan pedalaman di bawah kedaulatan Indonesia.

Profesor Mochtar sadar sekali bahwa Deklarasi ini sangat kontroversial karena bersifat unilateral atau sepihak, suatu terminologi yang diharamkan dalam hukum internasional baik dulu maupun sekarang. Sesuai perkiraan beliau, semua negara protes dan melakukan demarch diplomatik, suatu mekanisme yang lazim bagi setiap negara jika keberatan dengan tindakan unilateral negara lain. Tidak hanya itu, di berbagai literatur hukum internasional saat itu, tindakan Indonesia ini dicap sebagai pelanggaran hukum internasional. Lebih pahit lagi, tidak banyak yang bisa menyanggah tuduhan ini. Akibatnya, Indonesia menjadi bulan-bulanan kecaman internasional baik dalam dunia diplomasi maupun dalam rubrik akademis.

pahlawan nasionaluniversitas padjadjaran
Damos Dumoli Agusman
Damos Dumoli Agusman

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Austria, Republik Slovenia, dan Organisasi Internasional berkedudukan di Wina; serta Dosen di Departemen Hukum Bisnis Transnasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info