Meneropong Wajah Perpajakan Nasional 2018 dan Antisipasinya
Berita

Meneropong Wajah Perpajakan Nasional 2018 dan Antisipasinya

Salah satu tantangan terbesar sektor perpajakan tahun 2018 bersumber dari internal pemerintah. Paradigma kepatuhan kooperatif seharusnya menjadi kerangka utama reformasi pajak.

M Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit
Darussalam (tengah) dan Bawono Kristiaji (kanan). Foto: DAN
Darussalam (tengah) dan Bawono Kristiaji (kanan). Foto: DAN

Akhir tahun 2016, Pemerintah membentuk tim reformasi pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Reformasi pajak tersebut diharapkan dapat menciptakan institusi pajak yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

 

Selain  itu dengan pembentukan Tim Reformasi Pajak, diharapkan mampu membangun sinergi yang optimal antarlembaga yang ada serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Gol akhir dari itu semua adalah untuk memperbaiki kinerja tax ratio sebesar 15% di tahun 2020.

 

“Perubahan lanskap pajak global memberikan suatu sinyal bahwa kerangka reformasi pajak harus disusun secara hati-hati. Adanya ketidakpastian ekonomi global jelas harus disikapi secara bijak, bahwa reformasi pajak tetap harus memperhatikan kestabilan ekonomi nasional serta daya saingnya,” ujar Managing Partner Danny Darusalam Tax Center (DDTC), Darussalam, di Jakarta, Kamis (21/12).

 

Darussalam juga menekankan terkait adanya tren perubahan model bisnis dari konvensional ke digital harus diterjemahkan ke dalam bagian dari reformasi pajak sehingga selaras dengan perubahan zaman, namun tetap menjaga agar basis pajak tidak tergerus.

 

Menurutnya, perubahan lanskap pajak global sepertinya juga akan menciptakan banyak aturan main baru di bidang pajak, baik secara global maupun domestik. Ia memprediksi, adanya rezim baru peraturan pajak yang disertai oleh semakin kuatnya otoritas pajak akan berpotensi meningkatkan jumlah sengketa pajak.

 

Oleh sebab itu, momentum reformasi pajak harus dipergunakan sebagai sarana untuk meredesain kembali sistem pajak Indonesia agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan, dan di sisi lain meminimalkan sengketa.

 

Selain itu, upaya melawan praktik penggerusan basis pajak melalui Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit shifting/BEPS), tuntutan transparansi di sektor pajak, hingga adanya tren penghormatan atas hak-hak wajib pajak juga turut mempengaruhi perubahan lanskap pajak ke depan.

 

Berangkat dari faktor-faktor tersebut, Darussalam memperkenalkan adanya paradigma kepatuhan kooperatif. Paradigma ini juga lahir sebagai konsekuensi perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, seperti keinginan untuk merestorasi kontrak fiskal, penghormatan atas hak-hak wajib pajak, prinsip demokrasi, dan sebagainya.

 

Poin utama paradigma ini adalah adanya pemahaman satu sama lain berdasarkan kebutuhan dan aspirasi baik dari otoritas pajak maupun wajib pajak. OECD juga memberikan definisi tambahan, di mana pendekatan kepatuhan kooperatif dapat dilihat sebagai bentuk mempertukarkan transparansi untuk memperoleh kepastian.

 

Paradigma kepatuhan kooperatif memiliki banyak manfaat bagi otoritas pajak, antara lain:  pemahaman yang lebih baik atas bisnis dan situasi wajib pajak; kepastian; mendorong otoritas pajak untuk fokus pada kasus-kasus berisiko tinggi; alokasi SDM saat pemeriksaan akan jauh lebih baik; serta mengurangi sengketa di tingkat banding.

 

Sementara bagi wajib pajak, kepatuhan kooperatif memberikan manfaat antara lain:  kepastian; berkurangnya biaya kepatuhan; manajemen risiko yang lebih terukur dan mudah;  proses pemeriksaan lebih mudah dan nyaman; adanya keterbukaan yang mengakibatkan kesepakatan lebih mudah dijalankan; serta tidak munculnya risiko reputasi.

 

Manfaat yang bisa diperoleh tersebut pada hakikatnya selaras dengan apa yang menjadi tujuan reformasi pajak Indonesia 2017-2020, yaitu membangun sistem pajak yang berkepastian hukum, efisien, efektif, berkeadilan, serta mengutamakan hak-hak wajib pajak. Dengan demikian, paradigma kepatuhan kooperatif seharusnya menjadi kerangka utama reformasi pajak di Indonesia.

 

Baca:

 

Partner and tax research DDTC, Bawono Kristiaji menyampaikan proyeksi penerimaan pajak di tahun 2018. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar di tahun 2018 bersumber dari internal pemerintah. Ambisi untuk merampungkan berbagai proyek pembangunan, dari infrastruktur hingga kesehatan, jelas membutuhkan dana besar. Ambisi tersebut kemudian diterjemahkan dalam target yang relatif tinggi.

 

“Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan target yang tinggi. Namun, agaknya Pemerintah juga harus berhitung dengan risiko fiskal yang mungkin muncul serta kondisi riil di lapangan,” ujar Bawono.  

 

Menurut Bawono, target sebesar Rp1.423,9 triliun di 2018 agaknya menjadi sulit untuk tercapai jika dihitung dari pertumbuhan dengan basis realisasi 2017 yang paling optimal berada di angka Rp1.145,0 triliun. Paling tidak harus ada pertumbuhan penerimaan pajak sebesar Rp278,9 triliun atau sekitar 24,4%.

 

“Padahal, rata-rata pertumbuhan realisasi nominal pada kurun waktu 2014 hingga 2017 saja hanya sebesar 5,6%,” ujarnya.

 

Sejatinya, pemerintah sudah memiliki dua modal besar untuk mengejar target penerimaan di tahun depan, antara lain basis data hasil program pengampunan pajak dan data dari pertukaran informasi pajak. Poin pentingnya adalah bagaimana data yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

 

Selain itu, menurut Bawono, lanskap pajak di 2018 juga sepertinya diwarnai dengan dinamika perubahan yang cepat. Di sisi global, reformasi pajak Amerika Serikat (AS) ala Trump perlu jadi sorotan. Di awal Desember 2017, Senat telah memberikan lampu hijau mengenai rencana Trump walau dengan sedikit perubahan.

 

Selain itu, faktor politik nasional perlu diawasi. Walau Pemilihan Umum Presiden masih di 2019, sepertinya suhu politik nasional akan panas lebih cepat. Energi elite yang sepertinya akan dihabiskan untuk isu kepemimpinan nasional, bisa saja mengurangi upaya untuk mengawal agenda reformasi pajak.

 

Dengan mencermati berbagai faktor tersebur, iamemprediksi target penerimaan pajak di 2018 kembali tidak tercapai. Estimasinya berkisar antara Rp1.219,2 hingga Rp1.242,1 triliun, atau hanya 85,6–87,2% dari target sebesar Rp1.423,9 triliun. Dengan estimasi tersebut maka jumlah shortfall yang ada di 2018 setidaknya adalah Rp181,8 triliun.

 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak nominal akan berkisar antara 6–9%. Akibatnya, defisit anggaran bisa melebar dari target Rp325,9 triliun atau -2,19% dari PDB. Di saat yang bersamaan, kemewahan untuk menutup defisit anggaran dengan utang juga tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya karena komitmen pengendalian rasio utang terhadap PDB, tekanan suku bunga serta risiko politik di 2018/2019.

 

Dalam kondisi ini, Bawono menyampaikan, yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah tetap fokus pada agenda reformasi pajak nasional sembari tetap memperhatikan penerimaan tahun berjalan. Akan tetapi, jangan sampai ambisi untuk mencapai target penerimaan pajak, justru merugikan wajib pajak.

 

“Menjaga kepastian hukum sekaligus kestabilan lanskap pajak adalah dua modal utama untuk menjaga kepatuhan. Selain itu, menggali sumber-sumber pendanaan dari luar pajak harus dilakukan, misalnya komitmen untuk memperluas objek cukai,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info