Setelah diceraikan, masing-masing jilid sejatinya haruslah diberi nama berbeda. Tapi, pemikiran itu tak segera terpikirkan oleh penulis. Sehingga buku pertama dan kedua masih diberi judul sama saat kali pertama diterbitkan.
Baru kemudian, keduanya diubah judulnya menjadi seperti sekarang ini, ‘Hukum Agraria Indonesia - Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya’. Lalu, buku ketiga diberi judul ‘Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan Hukum Tanah’.
Agar perceraian itu sempurna, maka buku pertama dan kedua diberi sampul warna dominan tersendiri yaitu biru dan hijau. Sehingga, orang mengenal buku Boedi Harsono ini dengan warna masing-masing cover. Buku ketiga awalnya diberi warna merah, namun pada cetakan kesebelas, tepatnya pada tahun 1992 tak lagi diberi cover merah.
Tiga Dibaca Bersama
Karena perceraian itu, sebagai bacaan ilmiah yang awalnya dibaca dalam satu buku, setelah menjadi tiga selayaknya dibaca terpisah. Namun, menurut Hasni, pengajar hukum agraria Fakultas Hukum Trisaksi, jika cara itu yang dipilih, niscaya pembaca akan menemui kesulitan buat memahami.
Inilah mungkin kejelian Boedi Harsono, pria kelahiran Berbek, Jawa Timur, 3 Mei 1922 ini, sebagai penulis buku yang kini jadi rujukan studi hukum pertanahan di berbagai perguruan tinggi. Sekalipun terpisah, namun roh dari uraian yang ada dalam ketiga buku tetap saling merujuk dan menyatu.
“Bahkan, saat pendidikan profesi notariat, tak mungkin hanya mempelajari dari satu jilid buku saja,” aku Asima Lubis, asisten notaris pada kantor notaris Esther Mercia Sulaiman. Dia akui, sekalipun tebal, namun keinginan membaca buku karangan Boedi Harsono mengalahkan perasaan enggan. Karena menurutnya, membaca buku itu seakan wajib hukumnya untuk memahami hukum agraria sebelum reforma agraria dimulai. Apalagi, lanjut dia, saat mengikuti pendidikan notariat, pengetahuan penulis akan runutan reforma hukum agraria di Indonesia menjadi modal pembaca memahami perkembangan hukum agraria di begeri ini.
Sekalipun demikian, tidak semua perguruan tinggi menggunakan buku Boedi Harsono ini sebagai rujukan. Hal ini terungkap dari penuturan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuaini menegaskan saat mata kuliah hukum agraria, dirinya tidak menggunakan buku karangan Boedi Harsono. “Saya kuliah hukum di Universitas Gadjah Mada,” ulasnya namun enggan menyebutkan alasan.
