Memang, selain Boedi Harsono, pakar hukum agraria di Indonesia menyebar. Bila Boedi Harsono tercatat pernah mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti, Maria SW Suwardjono juga diakui selaku pakar hukum agraria. Nama terakhir masih tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM. Dia juga menulis buku tentang hukum agraria yang menjadi buku wajib mata kuliah hukum agraria di FH UGM.
Pengajar hukum agraria Universitas Trisakkti, Hasni menguraikan, penulis memperbaiki buku yang ditulisnya selama dua tahun sekali. Alhasil, revisi isi buku dilakukan pula oleh penerbit.
“Belum ada saingan sebagai pegangan hukum agraria, yang lain cuma kumpulan saja,” aku Hasni. Malah dia menganjurkan, untuk pengantar hukum agraria, maka mahasiswa selayaknya membaca buku itu. Karena, materinya lengkap, begitu pula untuk pendidikan notariat berlaku saran sama dari Hasni.
Memperbarui isi buku, ujar Hasni adalah tak semata keinginan Boedi Harsono. Melainkan hasil keputusan tim Pusat Studi Agraria Universitas Trisakti. “Karena penulis tidak menganggap dirinya paling pintar dan meyakini banyak masukan, makin baik manfaat buku ini,” papar Hasni.
Revisi juga diperlukan mengingat peraturan perundangan mengenai pertanahan seperti tiada henti. Jika tak dilakukan, niscaya buku ini akan dipakai sebagai rujukan mengenai sejarah hukum agraria hingga periode tertentu saja, dan bukan rujukan keilmuan hukum agraria sejumlah perguruan tinggi hingga saat ini.
Sewaktu berkesempatan berdiskusi dengan Boedi Harsono, Hasni mengatakan mengetahui bahwa isi buku ini hanya sampai tahap keempat program reformasi agraria di Indonesia.
Sejak digulirkan pada 1960, seiring lahirnya UUPA, reformasi agraria meliputi lima tahapan.
Yaitu, pertama pembaruan hukum agraria, kedua penghapusan hak asing, ketiga mengakhiri feodalisme, keempat landreform, lalu kelima adalah mengenai tata ruang.
