Mengenal Aspek Hukum Masa Tenang Pilkada 2018
Berita

Mengenal Aspek Hukum Masa Tenang Pilkada 2018

Dalam kerangka penegakan hukum pemilu, sudah ada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Oleh:
Moh. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit

 

(Baca juga: Bawaslu Butuh Mitra Pengawas Pemilu Lapangan)

 

Perludem mencatat sejumlah pelanggaran yang kerap terjadi selama masa tenang. Pelanggaran ini sering terulang di beberapa periode Pilkada, baik di tahun 2015, juga di tahun 2017. Menurut Perludem, di masa tenang masih sering ditemukan adanya alat peraga kampanye yang terpasang melampaui tenggat masa kampanye. Selain itu, ada pengerahan terhadap pemilih oleh tim sukses untuk memilih pasangan calon tertentu, serta politik uang.

 

“Kami mendesak pengawas pemilu, serta aparat penegak hukum pilkada lainnya, untuk proaktif dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di dalam hari tenang,” ujar Titi.

 

Penegakan Hukum Pemilu

Dalam kerangka penegakan hukum pemilu, sudah ada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai organ yang diperkuat menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu. Secara kewenangan, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani setiap pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran atau tindak pidana pemilu, sampai kepada penyelesaian sengketa pemilu.

 

Pasal 94 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan memutus pelanggaraan administrasi pemilu.

 

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, di dalam desain kewenangan pada UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu sudah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus setiap dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Produk Bawaslu untuk pelanggaran administrasi ini adalah putusan. Untuk pelanggaran pidana, Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan menentukan kesepahaman bersama, terhadap suatu peristiwa yang diduga pelanggaran pidana, kemudian diteruskan ke kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

 

(Baca juga: Sanksi Bagi Kepala Desa yang Terlibat Kampanye Pemilu)

 

Untuk beberapa pelanggaran pemilu, semisal politik uang, Bawaslu bahkan diberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta pemilu, dengan prasyarat dan kualifikasi pelanggaran tertentu. Salah satu prasyaratnya adalah, praktik politik uang bersifat tersturuktur, sistematis, dan massif. Bawaslu berwenang menyelenggarakan forum persidangan, untuk kemudian memeriksa dan memutus sebuah dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

 

(Baca juga: Dalil TSM Dominasi Sengketa Pilkada 2015)

 

Selain itu, untuk mewujudkan prinsip keadilan pemilu, ruang untuk menguji setiap tindakan, keputusan, dan proses penyelenggaraan pemilu juga sudah disedikan. Ruang sengketa proses pemilu, dan sengketa perselisihan hasil pemilu diatur sedemikian rupa. Untuk sengketa proses pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus, serta memberikan ruang upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tags:

Berita Terkait