Baru-baru ini muncul Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No.3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kajian dan Sosialisasi atas Permohonan Perubahan Nama Jalan, yang dilanjutkan dengan tersebarnya surat sosialisasi dari kelurahan, hingga spanduk sosialisasi yang terpasang di beberapa titik di sekitar jalan. Berdasarkan Instruksi Walikota tersebut, jalan yang akan diubah yakni mulai jalan terusan dari Jl. H.R. Rasuna Said, yaitu mulai perbatasan Jl. Jend. Gatot Subroto, Jl. Mampang Raya, Jl. Buncit Raya sampai dengan perbatasan Jl. Letjen TB Simatupang menjadi Jl. Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution.
Untuk diketahui, peraturan penamaan jalan masih menggunakan peraturan daerah masing-masing. Pemprov DKI Jakarta memiliki aturan mengenai penamaan jalan. Perubahan nama jalan di DKI Jakarta merujuk pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Prosedurnya, penabalan nama seseorang menjadi nama jalan bisa atas usulan perseorangan, kelompok organisasi, atau inisiatif Pemda sendiri. Permohonan ini diajukan secara tertulis kepada gubernur. Kemudian, usulan ini dinilai oleh sebuah tim dari Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan. Badan ini akan melihat pada nilai ketokohan, kepahlawanan atau jasa-jasa orang yang diusulkan. Penetapan nama jalan juga didasarkan pada sifat promosi nama yang dipilih, mudah dikenal masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum.
Sumber: Istimewa
Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Harsanto Nursadi, berpendapat sudah sepatutnya kebijakan aturan perubahan nama jalan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagai implementasi konsep otonomi daerah. “Perubahan nama jalan itu kan sifatnya lokal, sehingga memang harus diurus lokal,” kata Harsanto kepada hukumonline, Senin (5/2).
(Baca Juga: Aturan Penamaan Jalan di Indonesia Tak Seragam)
Harsanto mengingatkan sudah sepatutnya gubernur atau kepala daerah mempertimbangkan secara masak jika ingin melakukan perubahan nama jalan. Menurutnya, nama jalan tidak bisa semaunya diubah karena ada hak dan kewajiban hukum yang juga akan berubah di situ.
Guru Besar Hukum Agraria FHUI Arie Sukanti Hutagalung berpendapat, pergantian nama jalan sudah pasti berpengaruh pada status kepemilikan, seperti akta-akta atas kepemilikan tanah. Mengatasi hal itu, para pemegang hak dapat melakukan permohonan seperti perubahan surat-surat hak milik atas tanah, hak guna bangunan (HGB) maupun hak guna usaha (HGU) ke kantor pertanahan.
Arie menjelaskan, di halaman pertama buku tanah biasanya tertulis nomor sertifikat, desa/kelurahan, dan tempat. Bila terdapat perubahan nama jalan maka, pemegang hak membuat surat pernyataan permohonan kepada kantor pertanahan bahwa nama jalan tersebut sudah diubah dengan nama jalan yang baru, untuk kemudian dicatatkan di sertifikat.
