Dilansir Indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.
BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar di Indonesia yang menguasai berbagai sektor. Yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Pertamina, Telkom, dan MIND ID. Setidaknya BPI Danantara akan mengelola aset yang diperkirakan senilai 900 juta dolar.
Mulanya, BPI Danantara akan menggantikan peran Kementerian BUMN. Namun Kementerian BUMN tetap ada. Kementerian BUMN nantinya akan menjadi regulator BUMN yang mempunyai hak. Yakni menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), mengusulkan agenda RUPS.
Kemudian meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Serta menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan dan investasi, operasional dan pengadaan barang dan/jasa.
Sedangkan BPI Danantara akan berperan sebagai eksekutor BUMN. Yakni bertugas melakukan pengelolaan BUMN, mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN, menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
Kemudian bakal berperan dalam menyetujui restrukturisasi BUMN. Termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Serta mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional.
Kehadiran Danantara membuat dividen dari BUMN langsung dialokasikan Danantara untuk investasi. Laba dari investasi yang dikelola Danantara dari dividen BUMN nantinya akan dijadikan sumber dana untuk membiayai berbagai program pemerintah.
