Dia menjelaskan perusahaan terbuka wajib menyediakan alternatif bagi pemberian kuasa secara elektronik kepada para pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. E-Proxy dapat dilakukan pemegang saham melalui e-RUPS yang diselenggarakan penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan perusahaan terbuka. Pemberian kuasa paling lambat 1 hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
Dalam e-proxy, pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara. Kemudian, pemegang saham dapat melakukan perubahan suara termasuk pilihan suara. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat diubah 1 hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Pihak yang dapat menerima kuasa meliputi partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek atau efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan perusahaan terbuka dan pihak yang ditunjuk pemegang saham. Penerima kuasa dinyatakan batal saat pemegang saham hadir secara langsung dalam RUPS.
Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan menggunakan sistem yang disediakan penyedia e-RUPS atau perusahaan terbuka. Penyedia e-RUPS merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk OJK dan pihak lain yang disetujui OJK dengan syarat wajib berbadan hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.
Kewajiban penyedia e-RUPS yaitu tedaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik, menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS, memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan e-RUPS secara elektronik, memastikan terlaksananya e-RUPS secara elektronik, memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS, menginformasikan kepada pengguna saat ada perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan fitur layanan e-RUPS.
Kemudian, penyedia e-RUPS juga harus menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian. Penyedia e-RUPS wajib memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama.
Penyedia e-RUPS wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Penyedia e-RUPS wajib menyimpan setiap data pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dan, penyedia e-RUPS bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
Perwakilan Biro Administrasi Efek (BAE), Ester Agung Setiawati, menyampaikan bagi perusahaan terbuka yang ingin menyelenggarakan sendiri maka sistemnya wajib memiliki fitur yang menampilkan tata tertib, bahan RUPS, mata acara RUPS yang diperlukan untuk mengambil keputusan.
Kemudian, sistem e-RUPS juga memungkinkan semua perserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Lalu, ada juga fitur penghitungan kuorum kehadiran RUPS, penghitungan suara termasuk jika terdapat lebih dari 1 klasifikasi saham, perekaman seluruh interaksi dalam RUPS berbentuk audio, visual, audio visual maupun rekaman elektronik non-visual, dan fitur pemberian kuasa secara elektronik.
