Selanjutnya, praktik kodifikasi tak hanya sekadar mengumpulkan, tetapi juga membentuk hukum.Pendekatan kodifikasi tidak banyak digunakan, karena UU saat ini cenderung sektoral, dibanding multisektor dan kompleks. Menurutnya, dalam iklim pembuatan peraturan yang sektoral jarang peraturannya mengandung substansi yang kompleks, sehingga pemikiran membentuk secara kodifikasi tidak dilakukan.
”Secara praktik belum diuji, kita punya UU Pemilu dan RKUHP ini menjadi praktik pelaksanaan kodifikasi. Tetapi kedua UU itu punya kompleksitasnya tinggi,” ujarnya.
Dia melanjutkan secara teknis pembentukan UU dengan substansi yang kompleks sudah mulai diakomodasi, khususnya dalam Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Kemudian tidak ada pertimbangan terhadap kompleksitas substansi RUU dalam perencanaan RUU prioritas tahunan.
“Ini menjadi kendala kenapa kodifikasi ini tidak menjadi pertimbangan menarik, karena dari pembentukan Prolegnas tidak mempertimbangkan apakah UU substansinya besar atau sedikit. Karena yang menentukan RUU prioritas diusulkan komisi,” ujarnya.
Sedangkan praktik kodifikasi dalam pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), ternyata telah menggunakan sistematika dalam buku, bab, bagian dan paragraf. Kemudian memasukkan ketentuan yang berasal dari berbagai UU termasuk KUHP yang berlaku.
RKUHP memasukkan ketentuan-ketentuan pidana, termasuk tindak pidana khusus, sehingga tidak lagi bersifat umbrella law. RKUHP juga tidak membatalkan UU yang ketentuannya terkait. Hanya saja, memerlukan tindak lanjut perubahan terhadap UU asal. “Seharusnya metode kodifikasi yang diterapkan RKUHP disertai dengan perubahan pemikiran terkait penggunaan sanksi pidana, yang tidak bisa lagi diatur di setiap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil berpandangan, kodifikasi memungkinkan adanya perubahan, penambahan ataupun mencabutan materi yang ada dalam UU yang terkodifikasi. Begitu pula sistem kodifikasi mengharapkan materi-materi sejenis yang baru bakal diatur di kemudian hari untuk dimasukkan dalam kodifikasi UU tersebut.
“KUHP mengharapkan ketentuan-ketentuan pidana yang akan datang juga masuk ke dalam RKUHP,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan, penambahan dan pencabutan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP dilakukan dengan UU. Sebab, KUHP pun sejatinya adalah UU. Hal tersebut pun nyaris terjadi di semua negara yang menganut sistem kodifikasi.