“Ini sertifikat bisa dikalahkan oleh girik. Tapi, putusan MA kemudian memenangkan kita dan putusan cukup bagus seperti ini modus-modus yang coba dilakukan para mafia tanah,” bebernya.
Ketiga, dengan melibatkan broker dan oknum notaris. Pada beberapa kasus, penjualan tanah dilakukan oleh broker. Pihak broker melakukan penipuan dengan memanfaatkan kondisi fisik pemilik sertifikat tanah karena faktor usia untuk memainkan harga jual tanah. Ketidaktelitian dan ketidakpahaman pemilik sertifikat dijadikan alat oleh broker untuk menjalankan modusnya dimana harga penjualan tanah pada AJB tidak sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan kepada pemilik sertifikat tanah. Kasus semacam ini biasanya melibatkan oknum notaris.
“Ini terjadi ketika korban rata-rata orang tua. Orang tua yang sudah berumur tidak mungkin memahami harga pasaran, tidak terlalu begitu memperhatikan surat-surat, sering lupa ingat. Dalam satu kasus ada broker yang berhasil menjual tanah seharga Rp32 miliar, tapi yang diserahkan kepada pemilik sertifikat hanya Rp16 miliar. Di sini peran notaris dalam konteks jual beli patut diduga bermain dan ini modus-modus yang sering kami temukan,” bebernya.
Wardan mengingatkan agar menghindari mafia tanah dengan meminta semua pihak memastikan sertifikat tanah yang mereka miliki adalah asli dan real. Hal ini mengingat kerja mafia tanah tersistematik, serta terencana dan berkelompok pada lapisan pejabat yang berwenang menangani sertifikat tanah.
Kemudian, pemilik sertifikat agar tak sembarang memberikan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan sertifikat tanah itu sendiri. Sebab, pemalsuan dokumen seperti itu bukanlah hal sulit yang dilakukan oleh mafia tanah. Jika ingin melakukan jual beli tanah, wajib melakukan validasi notaris. Sebaiknya menggunakan notaris yang memiliki rekam jejak dan reputasi baik.
“Saran saya jangan memberikan kesempatan kepada sembarang orang untuk mengakses dokumen legal. Selama ini modus-modus seperti ini bisa lolos karena ada oknum yang bermain,” katanya.