Perizinan tenaga kerja asing (TKA) ahli dan sweetener pun masuk dalam klaster ketiga. Penggunaan TKA hanya dibatasi untuk jenis pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja dalam negeri. TKA yang melakukan kegiatan tertentu dibebaskan dari kewajiban rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Klaster keempat, tentang kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pengaturan dalam klaster empat memuat kriteria UMKM, basis data tunggal, pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster. Kemudian kemitraan, perizinan tunggal dan kemudahan, insentif pembiayaan serta dana alokasi khusus.
Klaster kelima, memuat aturan tentang kemudahan berusaha. Mulai kemudahan pendirian badan usaha, kemudahan dalam proses, pertambangan hilirisasi minerba, minyak dan gas bumi, hingga badan usaha milik desa (BUM-Des). Klaster enam, tentang dukungan riset dan inovasi. Kebijakan perdagangan luar negeri nantinya memberi keberpihakan pada produk inovasi nasional. Pemerintah pun dapat menugaskan BUMN dan swasta untuk melakukan riset, pengembangan, dan inovasi.
Klaster ketujuh, tentang administrasi pemerintahan. Poin ini mengatur antara lain tentang presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan. Sementara kewenangan menteri/kepala dan pemda merupakan pelaksana kewenangan presiden. Presiden menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dilaksanakan oleh menteri/kepala dan atau pemda. Presiden berwenang membatalkan Perda melalui peraturan presiden.
Klaster delapan, mengenai pengenaan sanksi. Antara lain mengatur pemisahan penerapan sanksi administratif dengan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan/atau UU Tindak Pidana Korupsi. Sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda. Sementara sanksi pidana dapat diterapkan untuk pengenaan sanksi administratif yang tidak ditindaklanjuti dalam rangka kepastian penegakan hukum.
Klaster kesembilan, pengadaan lahan mengatur pengadaan lahan dan kawasan hutan. Klaster kesepuluh, tentang investasi dan proyek pemerintah yakni mengatur investasi pemerintah mulai dengan membentuk lembaga sovereign wealth fund (SWF) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara. Lembaga SWF berbadan hukum dan dimiliki pemerintah.
SWF dapat melaksanakan investasi secara langsung atau sebaliknya, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Kerugian lembaga SWF bukanlah kerugian keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab dilakukan oleh kantor akuntan publik. Klaster sebelas, tentang kawasan ekonomi. Klaster ini mengatur tentang kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
