DDTC Fiscal Research melihat terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2019. Partner DDTC Fiscal Research B Bawono Kristiaji mengatakan, meskipun fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya relatif baik, tapi tantangan di sektor perpajakan masih akan bergantung pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti normalisasi kebijakan the Fed, ancaman perang dagang, sentimen krisis negara lain, dan harga komoditas.
“Di sisi lain, kepastian arah politik dan efektivitas pembangunan struktural berpotensi membuat ekonomi belum bisa berlari lebih kencang,” ujar Kristiaji dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Kamis (13/12).
Atas dasar itu, ia menyarankan agar empat tren pajak global perlu diperhatikan serius oleh pemerintah. Keempatnya adalah, tren kompetisi pajak dalam rangka menggenjot ekonomi dan daya saing, meningkatnya kontribusi penerimaan pajak konsumsi, upaya mencegah penghindaran pajak dan kerjasama pertukaran informasi, serta berbagai terobosan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan.
Di sisi lain, ia berharap arah politik perpajakan 2019-2024 berbasis pada paradigma, seperti mendengarkan suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan. Menurut Kristiaji, paradigma ini penting karena empat alasan. Alasan Pertama adalah menghadapi fragmentasi politik. Pasca Orde Baru, konsolidasi politik semakin sulit terwujud dan kesepahaman antarkekuatan politik dalam memandang kebijakan semakin divergen. Oleh karena itu, harus ada kesepahaman antarkelompok kepentingan dan politik.
Kedua, mengurangi ‘biaya pemungutan pajak’. Pemerintah perlu memiliki strategi meningkatkan kepatuhan sukarela, terutama melalui upaya menciptakan trust kepada pemerintah. Semakin tinggi derajat kepatuhan sukarela, semakin rendah biaya transaksi pemungutan pajak.
Ketiga, menjamin akseptabilitas dan stabilitas. Dukungan sangat dibutuhkan dalam menjamin efektivitas sistem pajak serta menyempurnakan hal-hal yang menjadi tujuan pemerintah. Keempat, upaya mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan akan menjamin sistem pajak yang demokratis dan kontrak fiskal yang ideal.
Baca:
- Cermati, Ini Rincian 18 Industri Pionir Nikmati Fasilitas Tax Holiday
- Begini Isi Aturan Soal Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri Pionir
- Respons Pakar Soal Aturan Baru Penghindaran Pajak Berganda
Kristiaji mengatakan, untuk mewujudkan paradigma tersebut diperlukan sejumlah cara. Misalnya, perlindungan hak-hak wajib pajak dalam sistem administrasi pajak. Adanya penguatan peran Komite Pengawas Perpajakan sebagai tax ombudsman yang hadir mewakili wajib pajak. Hingga proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan berbobot dengan adanya dukungan kehadiran lembaga riset di bidang pajak.
Selain itu, adanya interaksi antarpemangku kepentingan pajak yang setara dan berkualitas dalam menjamin ekosistem yang mendukung terwujudnya sistem pajak yang berimbang turut dibutuhkan. “Terakhir, dan yang paling penting, adalah dukungan kepemimpinan nasional,” tambahnya.
Atas dasar itu, DDTC Fiscal Research memperkirakan bahwa realisasi penerimaan pajak di 2019 akan berada di kisaran Rp1.450 triliun hingga Rp1.491,2 triliun. Dengan kata lain, realisasi penerimaan pajak hanya antara 91,9% hingga 94,5% dari target sebesar Rp1.577,6 triliun.
Menurut Kristiaji, berbagai relaksasi yang berkaitan dengan hak-hak wajib pajak dan mekanisme administrasi harus tetap dipertahankan. Pada saat yang bersamaan, pembahasan revisi paket undang-undang perpajakan yang ditunggu oleh seluruh pemangku kepentingan sektor pajak Indonesia harus dimulai.
Sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi perpajakan, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan kebijakan di sektor perpajakan. Kepala Bidang Keuangan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara, menjelaskan reformasi perpajakan dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, revisi tidak dilakukan secara tergesa-gesa agar peraturan perpajakan yang dihasilkan berdampak pada pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
Dalam konteks ini, peraturan yang akan direvisi adalah peraturan pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Dirjen Pajak. Sementara dalam tataran UU, pemerintah masih melakukan pembahasan terkait UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPn) meskipun mendekati masa pemilu.
