Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 23 Juli 2026 layak dicatat sebagai perkembangan penting dalam hukum perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi. Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diterapkan oleh seluruh operator. Akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk lainnya dapat menjadi pilihan sepanjang tetap menjamin manfaat sisa kuota bagi konsumen.
Konstruksi tersebut penting karena mengubah cara kita memandang perlindungan konsumen dalam layanan telekomunikasi. Perlindungan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi melalui satu mekanisme tertentu, tetapi juga membuka ruang inovasi dalam desain layanan. Pertanyaannya, apakah fleksibilitas tersebut akan berhenti menjadi pilihan model perlindungan, atau justru berkembang menjadi instrumen baru dalam persaingan usaha.
Ketika Perlindungan Menjadi Bagian dari Kompetisi
Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, manfaat ekonomi dari jasa yang telah dibayar konsumen tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kemurahan hati dari pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta perlakuan yang benar dan jujur sebagai bagian dari relasi yang harus dijamin dalam transaksi konsumen. Dengan demikian, perlindungan terhadap sisa kuota merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keseimbangan antara pembayaran konsumen dan manfaat yang diterima. Namun, Putusan MK memberikan ruang yang menarik. Operator dapat menawarkan rollover, masa aktif yang lebih panjang, mekanisme pengalihan, kompensasi, atau model lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik layanan. Dalam perspektif ekonomi, ruang tersebut dapat mendorong diferensiasi produk. Konsumen tidak hanya membandingkan harga dan jumlah kuota, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana sisa kuotanya diperlakukan.
Pada titik ini, perlindungan konsumen dapat berkembang menjadi salah satu dimensi kompetisi. Pelaku usaha yang menawarkan perlindungan yang lebih sederhana, lebih fleksibel, dan lebih mudah digunakan memiliki peluang untuk memperoleh keunggulan di pasar. Secara teoritis, kondisi tersebut positif karena kompetisi dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai layanan yang diterima konsumen. Akan tetapi, mekanisme pasar tidak selalu bekerja dalam kondisi informasi yang sempurna. Di sinilah teori information asymmetry menjadi relevan. Konsumen mungkin mengetahui harga dan jumlah kuota, tetapi belum tentu memahami seluruh konsekuensi terkait masa berlaku, jenis kuota, mekanisme perpanjangan, syarat rollover, ataupun prosedur kompensasi. Ketika informasi tersebut lebih banyak dikuasai oleh pelaku usaha, keberadaan beberapa pilihan belum tentu menghasilkan effective choice bagi konsumen.
Dengan kata lain, memiliki pilihan tidak selalu berarti mampu memilih secara efektif. Konsumen baru dapat dikatakan memiliki pilihan yang efektif apabila informasi yang diberikan memungkinkan mereka memahami, membandingkan, dan menggunakan manfaat setiap layanan secara rasional.
Fleksibilitas Jangan Menjadi Kompleksitas
Persoalan tersebut menjadi penting karena keragaman model perlindungan juga dapat menciptakan kompleksitas baru. Sebuah operator dapat menawarkan rollover, operator lain menawarkan masa aktif tambahan, sedangkan operator lainnya menyediakan mekanisme refund. Secara formal, seluruh model tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan. Namun, konsumen tetap perlu mengetahui apakah rollover berlaku otomatis, berapa lama kuota dapat digunakan, apakah terdapat biaya tambahan, bagaimana mekanisme pengalihan dilakukan, dan bagaimana konsumen mengajukan klaim apabila sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jika informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, perlindungan konsumen berpotensi hanya menjadi sekadar fitur pemasaran. Konsumen melihat adanya perlindungan, tetapi tidak memperoleh manfaat secara efektif. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keadaan demikian patut diperhatikan karena kewajiban pelaku usaha tidak berhenti pada keberadaan mekanisme formal. Informasi dan mekanisme tersebut harus dapat dipahami serta digunakan secara nyata oleh konsumen.
Setidaknya terdapat tiga risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, kompetisi semu yaitu ketika pelaku usaha menawarkan fitur perlindungan yang terlihat menarik secara promosi, tetapi manfaat substantifnya terbatas karena prosedurnya atau persyaratannya sulit dipenuhi. Kedua, segmentasi perlindungan berdasarkan daya beli, ketika perlindungan yang lebih menguntungkan hanya tersedia bagi konsumen yang membeli paket dengan harga lebih tinggi. Ketiga, dorongan menuju kepatuhan minimum, ketika pelaku usaha hanya menyediakan perlindungan sebatas memenuhi standar hukum karena tidak terdapat insentif yang cukup untuk memberikan manfaat lebih besar.
