Peraturan pelaksana atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 terkait sisa kuota internet perlu segera disusun. Selain itu, diskusi mengenai penetapan tarif kuota internet wajib melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta lembaga konsumen.
Pemerintah didorong untuk segera menerbitkan peraturan tersebut sebagai acuan resmi. Aturan ini nantinya dapat menjadi dasar implementasi Putusan MK yang memuat kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.
Kuasa Hukum Pemohon Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Viktor Santoso Tandiasa, menyampaikan bahwa selama proses persidangan terdapat dua pandangan yang saling bertentangan.
Baca Juga:
- MK Perkuat Perlindungan Konsumen, Operator Telekomunikasi Wajib Sediakan Opsi Sisa Kuota Tetap Aktif
Di satu sisi, pihak Pemohon terdiri dari ojek online, pedagang kuliner online, dosen, dan advokat. Pihak Pemohon didukung oleh keterangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Amicus Curiae dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
Sementara di sisi lain, terdapat pihak-pihak yang menolak permohonan tersebut, yaitu pemerintah, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), PT PLN, PT Telkomsel, Indosat, dan PT XLSMART.
“Kalau DPR memang cenderung lebih netral, tapi dalam keterangannya memang lebih cenderung ke arah yang sama dengan pemerintah,” jelasnya dalam keterangan yang diberikan pada diskusi publik, Rabu (29/7).
