Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 23 Juli 2026 layak dicatat sebagai perkembangan penting dalam hukum perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi. Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diterapkan oleh seluruh operator. Akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk lainnya dapat menjadi pilihan sepanjang tetap menjamin manfaat sisa kuota bagi konsumen.
Konstruksi tersebut penting karena mengubah cara kita memandang perlindungan konsumen dalam layanan telekomunikasi. Perlindungan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi melalui satu mekanisme tertentu, tetapi juga membuka ruang inovasi dalam desain layanan. Pertanyaannya, apakah fleksibilitas tersebut akan berhenti menjadi pilihan model perlindungan, atau justru berkembang menjadi instrumen baru dalam persaingan usaha.
Ketika Perlindungan Menjadi Bagian dari Kompetisi
Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, manfaat ekonomi dari jasa yang telah dibayar konsumen tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kemurahan hati dari pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta perlakuan yang benar dan jujur sebagai bagian dari relasi yang harus dijamin dalam transaksi konsumen. Dengan demikian, perlindungan terhadap sisa kuota merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keseimbangan antara pembayaran konsumen dan manfaat yang diterima. Namun, Putusan MK memberikan ruang yang menarik. Operator dapat menawarkan rollover, masa aktif yang lebih panjang, mekanisme pengalihan, kompensasi, atau model lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik layanan. Dalam perspektif ekonomi, ruang tersebut dapat mendorong diferensiasi produk. Konsumen tidak hanya membandingkan harga dan jumlah kuota, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana sisa kuotanya diperlakukan.
Pada titik ini, perlindungan konsumen dapat berkembang menjadi salah satu dimensi kompetisi. Pelaku usaha yang menawarkan perlindungan yang lebih sederhana, lebih fleksibel, dan lebih mudah digunakan memiliki peluang untuk memperoleh keunggulan di pasar. Secara teoritis, kondisi tersebut positif karena kompetisi dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai layanan yang diterima konsumen. Akan tetapi, mekanisme pasar tidak selalu bekerja dalam kondisi informasi yang sempurna. Di sinilah teori information asymmetry menjadi relevan. Konsumen mungkin mengetahui harga dan jumlah kuota, tetapi belum tentu memahami seluruh konsekuensi terkait masa berlaku, jenis kuota, mekanisme perpanjangan, syarat rollover, ataupun prosedur kompensasi. Ketika informasi tersebut lebih banyak dikuasai oleh pelaku usaha, keberadaan beberapa pilihan belum tentu menghasilkan effective choice bagi konsumen.
Dengan kata lain, memiliki pilihan tidak selalu berarti mampu memilih secara efektif. Konsumen baru dapat dikatakan memiliki pilihan yang efektif apabila informasi yang diberikan memungkinkan mereka memahami, membandingkan, dan menggunakan manfaat setiap layanan secara rasional.
Fleksibilitas Jangan Menjadi Kompleksitas
Persoalan tersebut menjadi penting karena keragaman model perlindungan juga dapat menciptakan kompleksitas baru. Sebuah operator dapat menawarkan rollover, operator lain menawarkan masa aktif tambahan, sedangkan operator lainnya menyediakan mekanisme refund. Secara formal, seluruh model tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan. Namun, konsumen tetap perlu mengetahui apakah rollover berlaku otomatis, berapa lama kuota dapat digunakan, apakah terdapat biaya tambahan, bagaimana mekanisme pengalihan dilakukan, dan bagaimana konsumen mengajukan klaim apabila sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jika informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, perlindungan konsumen berpotensi hanya menjadi sekadar fitur pemasaran. Konsumen melihat adanya perlindungan, tetapi tidak memperoleh manfaat secara efektif. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keadaan demikian patut diperhatikan karena kewajiban pelaku usaha tidak berhenti pada keberadaan mekanisme formal. Informasi dan mekanisme tersebut harus dapat dipahami serta digunakan secara nyata oleh konsumen.
Setidaknya terdapat tiga risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, kompetisi semu yaitu ketika pelaku usaha menawarkan fitur perlindungan yang terlihat menarik secara promosi, tetapi manfaat substantifnya terbatas karena prosedurnya atau persyaratannya sulit dipenuhi. Kedua, segmentasi perlindungan berdasarkan daya beli, ketika perlindungan yang lebih menguntungkan hanya tersedia bagi konsumen yang membeli paket dengan harga lebih tinggi. Ketiga, dorongan menuju kepatuhan minimum, ketika pelaku usaha hanya menyediakan perlindungan sebatas memenuhi standar hukum karena tidak terdapat insentif yang cukup untuk memberikan manfaat lebih besar.
Risiko tersebut tidak berarti bahwa fleksibilitas model layanan harus dibatasi. Sebaliknya, fleksibilitas tetap diperlukan agar industri telekomunikasi dapat berkembang. Yang diperlukan adalah memastikan bahwa inovasi bisnis berlangsung sesuai standar perlindungan yang tidak boleh dikurangi.
Regulasi sebagai Batas Bawah, Kompetisi sebagai Batas Atas
Dalam konteks ini, hubungan antara regulasi dan persaingan seharusnya tidak dipahami sebagai pilihan antara perlindungan konsumen dan kebebasan berusaha. Regulasi justru diperlukan untuk menetapkan regulatory floor yaitu batas minimum perlindungan yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha. Setelah batas tersebut terpenuhi, persaingan dapat mendorong pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Putusan MK dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Mahkamah tidak memaksakan rollover sebagai satu-satunya model, tetapi mensyaratkan adanya pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan/dimanfaatkan. Pendekatan ini dapat disebut sebagai outcome-based protection karena fokus perlindungannya terletak pada hasil yang diterima konsumen, bukan semata-mata pada mekanisme yang dipilih oleh operator. Pendekatan tersebut memiliki kelebihan karena industri telekomunikasi merupakan sektor yang berkembang pesat. Model bisnis dan teknologi dapat berubah lebih cepat daripada regulasi. Memaksakan satu mekanisme secara permanen justru berpotensi menghambat inovasi. Namun, fleksibilitas juga menuntut kejelasan mengenai standar hasil yang harus dicapai.
Karena itu, tindak lanjut terhadap putusan MK seharusnya tidak berhenti pada perubahan syarat dan ketentuan layanan. Regulator perlu memastikan bahwa frasa “tetap aktif dan dapat digunakan” memiliki parameter yang dapat dipahami konsumen dan dapat diawasi secara efektif. Misalnya, diperlukan kejelasan mengenai masa penggunaan sisa kuota, biaya tambahan, mekanisme pengaduan, serta bentuk pemulihan apabila manfaat yang dijanjikan tidak dapat digunakan.
Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Pada akhirnya, putusan ini memberikan manfaat kepada dua belah pihak. Pelaku usaha memperoleh ruang untuk berinovasi dan diferensiasi layanan, sementara konsumen memperoleh peluang untuk mendapatkan model perlindungan yang lebih beragam. Namun, manfaat bagi konsumen tidak terjadi secara otomatis hanya karena tersedia lebih banyak pilihan. Konsumen baru benar-benar diuntungkan apabila pilihan tersebut menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks paket data, nilai layanan tidak hanya ditentukan oleh berapa gigabyte yang dibeli, tetapi juga oleh kepastian bahwa manfaat ekonomi dari kuota tersebut dapat digunakan secara wajar.
Karena itu, ukuran keberhasilan perlindungan konsumen tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah operator telah menyediakan fitur tertentu, tetapi juga pada apakah fitur tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi konsumen. Di sinilah kompetisi berbasis perlindungan konsumen dapat menjadi sesuatu yang positif. Operator seharusnya tidak berlomba mencari bentuk perlindungan yang paling murah untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi berlomba menawarkan mekanisme yang paling transparan, sederhana, dan bernilai bagi konsumen. Dengan demikian, hukum menetapkan batas bawah, sedangkan kompetisi mendorong batas tersebut ke arah yang lebih tinggi.
Penutup
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet telah membawa persoalan yang semula tampak sederhana ke dalam perdebatan yang lebih luas mengenai posisi konsumen dalam ekonomi digital. Mahkamah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menentukan model perlindungan yang sesuai dengan karakteristik layanan, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa sisa kuota harus tetap aktif dan dapat digunakan. Fleksibilitas tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai pelepasan perlindungan konsumen kepada mekanisme pasar.
Sebaliknya, fleksibilitas perlu ditempatkan dalam kerangka di mana regulasi menetapkan standar minimum, sedangkan persaingan mendorong pelaku usaha untuk menawarkan perlindungan yang lebih baik. Transparansi, kemudahan penggunaan, dan manfaat nyata bagi konsumen menjadi ukuran penting agar variasi model layanan tidak hanya menjadi strategi pemasaran.
Dengan demikian, tantangan pasca Putusan MK bukan lagi sekadar menentukan model apa yang harus digunakan operator, melainkan memastikan bahwa setiap model benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada konsumen. Pada titik inilah kompetisi berbasis perlindungan konsumen dapat menemukan legitimasi hukumnya: bukan kompetisi untuk mencari cara memenuhi standar perlindungan seminimal mungkin, melainkan kompetisi untuk memberikan nilai dan perlindungan terbaik bagi konsumen.
*) Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
