Seorang aktivis sekaligus konsultan hukum bernama Jovi Andrea Bachtiar mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Sebab, kebijakan tersebut dinilai membuka ruang bagi jaksa untuk mengajukan banding atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri.
Jovi berpandangan hal tersebut bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, keberadaan norma yang memungkinkan penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan bebas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan tingkat pertama.
Keberlakuan Pasal 285 ayat (1) KUHAP baru pun berpotensi merugikan warga negara yang berhadapan dengan proses peradilan pidana. Karena, kata dia, seseorang yang telah diputus bebas oleh pengadilan negeri masih harus menghadapi kemungkinan perubahan putusan ketika jaksa mengajukan banding.
“Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP malah membuka ruang kesempatan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara yang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ujar Jovi dalam Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 176/PUU-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi Senin (8/6/2026).
Baca juga:
- Kejaksaan Banding Putusan Perkara Korupsi Minyak Goreng
- Begini Alasan PT DKI Jakarta Kabulkan Banding KPK atas Perkara Kasus Gazalba
Tak hanya itu, pemohon mendalilkan ketentuan tersebut tidak sejalan dengan semangat pembentukan KUHAP baru. Rumusan Pasal 285 ayat (1) KUHAP baru malah menimbulkan ambiguitas karena di satu sisi terdapat ketentuan lain dalam KUHAP baru yang mengesankan putusan bebas tidak lagi dapat dipersoalkan, tetapi di sisi lain pasal tersebut secara eksplisit memberikan hak banding kepada penuntut umum.
Akibatnya, muncul dua pandangan berbeda dalam praktik penegakan hukum. Kalangan terdakwa dan penasihat hukum beranggapan putusan bebas semestinya mengakhiri perkara, sementara jaksa dapat berpegang pada Pasal 285 ayat (1) untuk mengajukan banding. Kondisi itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.
















